Dave Laksono Raih Gelar Doktor Ilmu Pertahanan Unhan
Kamis, 04 Januari 2024 - 19:11 WIB
loading...
A
A
A
Dalam tesisnya anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
Baca juga: Profil Letjen TNI Jonni Mahroza, Akmil 1989 yang Kini Jabat Rektor Unhan
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Baca juga: Profil Letjen TNI Jonni Mahroza, Akmil 1989 yang Kini Jabat Rektor Unhan
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Lihat Juga :
