Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dave Laksono Raih Gelar Doktor Ilmu Pertahanan Unhan
loading...
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan).
Dave lulus dan berhasil meraih predikat Cumlaude dengan disertasinya "Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara"
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Kepala BSSN Hinca Siburian, Menperin RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamendag Jerry Sambuaga,
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.
Dalam tesisnya anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Dave lulus dan berhasil meraih predikat Cumlaude dengan disertasinya "Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara"
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Kepala BSSN Hinca Siburian, Menperin RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamendag Jerry Sambuaga,
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.
Dalam tesisnya anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
"Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk menyukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan," ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1/2024).
Dave mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian," ujarnya.
Menurut Dave, Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. "Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya," tegasnya.
Explore More