Ganjar Minta Politisasi Bansos Dihentikan, Ini Sebabnya

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meminta pihak-pihak tertentu menghentikan politisasi bantuan sosial (bansos). Sebab kata Ganjar, bantuan tersebut merupakan hak rakyat dan pemerintah wajib untuk memenuhinya.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar dalam keterangan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rabu (3/1/2024).

Permintaan Ganjar dilatarbelakangi kenyataan belakangan ini, ada pihak tertentu mengklaim bantuan sosial sebagai bentuk perhatian mereka terhadap rakyat.

Karena itu, bantuan sosial yang digelontorkan secara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Indonesia, diklaim sebabagai bentuk perhatian mereka yang semakin besar terhadap kondisi sulit yang sedang dialami rakyat.



Ganjar setuju dengan pembagian bansos lebih besar dari sebelumnya karena kondisi masyarakat saat ini memang sedang susah. Namun, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa bantuan itu merupakan hak mereka, dan bukan jasa dari pihak tertentu yang saat ini sedang berlaga dalam Pileg dan Pilpres 2024.

"Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," ucap Ganjar.

Senada dengan Ganjar, pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati mengungkapkan, bantuan sosial (bansos) merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan Pemilu.

"Bansos ini kan memang program negara, jadi bukan program personal. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bansos ini memang program negara, bukan program personal, apalagi dikaitkan dengan pemilu," jelasnya.

Belakangan, beredar narasi bahwa bansos selama ini adalah Program Presiden Jokowi, sehingga akan berhenti jika Prabowo-Gibran tidak memenangi Pilpres 2024.

Terkait politisasi bansos, TPN Ganjar-Mahfud mengusulkan agar bansos diberikan sesudah Pilpres, supaya mencegah terjadinya politisasi bansos seperti yang terjadi belakangan ini.