Cerita APBN Kita

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI

HARI INI, lembar penutup 2023. Besok lembar pertama yang akan kita teriakkan bersama dengan suka cita 'Selamat Tahun Baru 2024'. Mengawali lembaran baru ini, saya kira kawan-kawan sudah memiliki resolusi baru pada 2024. Selamat mengawali resolusi baru itu.

Hari ini pula, selaku Ketua Badan Anggaran DPR, saya mengucapkan selamat kepada pemerintah, khususnya Ibu Menteri Keuangan dan seluruh jajaran atas pencapaiannya dalam mengelola, dan menjalankan target APBN 2023 secara paripurna.

Tahun 2020 lalu kita dihajar pandemi Covid-19, tapi kita bukan bangsa yang mudah menyerah. Tahun 2021 ekonomi kita bangkit, bahkan pendapatan negara melampaui target. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, saat itu kita mengakhiri puasa penerimaan pajak rendah.

Di tengah perang di berbagai kawasan yang membuat harga komoditas bergejolak, bahkan terjadi disrupsi pangan dan energi, alhamdulillah kita masih berhasil melalui badai itu dengan baik. Fiskal APBN 2022 dan 2023 tetap sehat, target asumsi ekonomi makro juga bisa kita capai. Kita masih bisa mempertahankan prestasi pencapaian pendapatan negara.

Tiga tahun berturut-turut sejak pandemi, pendapatan negara tembus di atas 100%, belanja negara terkelola dengan baik, realisasi defisit APBN juga lebih rendah dari target. Pencapaian ini makin meyakinkan saya, bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang unggul, dan bisa bekerja keras. Apa yang kita capai dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara negara maju.

Pada tahun 2023 harga komoditas ekspor Indonesia tidak setinggi pada tahun 2022, namun kita masih berhasil surplus neraca perdagangan selama 44 bulan terakhir. Kita juga menjalankan reformasi struktural pada sektor perpajakan, kita sahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situasi inilah yang membuat pendapatan negara tahun 2023 mengulang kisah sukses sejak 2021 lalu.

Agar belanja negara berjalan makin baik, keuangan pusat dan daerah lebih konvergen, dan berbasis outcome, kita juga mengonsolidasikan keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Beleid ini menjadi modal penting bagi pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja pada tahun 2023 lalu dan ke depan.

Menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat, melalui APBN 2023, dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin. Kita posisikan APBN sebagai shock absorber, berperan penahan guncangan.

Itu sebabnya anggaran perlindungan sosial kita tebalkan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu kebijakan ini jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu.

Karena penebalan anggaran perlinsos inilah kita berhasil menjaga daya beli rumah tangga. Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar. Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2% menjadi 2,9% pada Desember 2023.

Konsumsi rumah tangga sebagai tiang utama pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh positif sejak kuartal II 2021. Selama rentang 2023 perekonomian kita tumbuh, saya perkirakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Berhasil pulih kembali sejak kuartal II 2021.

Sepanjang 2023 kita menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini imbas dari kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed. Alhamdulillah kita berhasil imbangi permainan ini dengan baik, meskipun kita sempat khawatir kurs Dolar AS menyentuh batas psikologis diatas Rp16.000.

Ketergantungan kita terhadap Dolar AS terus kita kurangi, Badan Anggaran DPR terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif.

Belajar dari krisis moneter tahun 1997, DPR bersama pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional. Pada tahun 2023 lalu kita bekali pemerintah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kita jalankan pepatah, ambil payung sebelum hujan.

Meskipun Pemilu 2024 membuat dinamika baru di antara kita, namun komitmen kami, di Badan Anggaran DPR tetap kukuh, tetap solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, dan target asumsi ekonomi makro, pendapatan serta belanja negara di tahun 2023 dan 2024, sebelum kami domisioner pada Oktober 2024.

Kami berpandangan, pemerintah adalah kawan strategis, kewajibannya tegak lurus pada pencapaian APBN sehat, memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kewajiban kami meletakkan kamera panoptikon atas pelaksanaan APBN. Sepemahaman kami, komitmen itu sama sama kami buktikan selama ini.

Dan kami berharap pemerintah terus menjaga komitmen itu. Semua itu demi menjaga agar pelaksanaan APBN 2024 tidak tergelincir pada kepentingan politik elektoral. Jika hal itu terjadi, pertaruhannya sangat besar, bisa terkandung resiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun, kemampuan resiliensi dalam menghadapi dinamika global dan domestik juga makin melemah. Semoga hal ini tidak terjadi.

Kita tatap optimis tahun 2024 ini. Semoga Allah SWT memberkati.