Jaga Keadilan di Pilpres 2024, TPN Minta Penyaluran Bansos Ditunda

Todung mengatakan, kebijakan penundaan bansos ini tidak popular karena akan dianggap merugikan rakyat. "Kami menyadari hal ini dan karena itu kami sangat hai-hati mengatakan bahwa gagasan penundaan bansos ini bukan saja demi fairness dalam pilpres tetapi juga agar ada level playing field yang sama. Ini pun masih dalam konteks public policy," ujarnya.

Menurut Todung, penundaan pemberian bansos ini harus menjadi seruan publik. TPN juga memastikan seruan ini hanya menunda bukan meniadakan bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Baca juga: Mahfud MD Janji Program Bansos Dilanjutkan dan Nominalnya Bakal Diperbesar

"Jadi apa yang kami kemukakan itu adalah seruan public policy yang harus kita cermati demi menjaga fairness dalam pemilu. Sama sekali tak ada niat untuk meniadakan bansos buat rakyat. Yang ada adalah menjaga fairness dalam pilpres. Paslon Ganjar-Mahfud sendiri sudah mengemas kebijakan kesejahteraan sosial dalam program Kartu Sakti, di mana agregasi dana kesejahteraan atau bantuan sosial diintegrasikan. Dan ini menunjukkan komitmen Ganjar-Mahfud untuk menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat," katanya.