Komnas HAM Soroti Isu Perempuan Nyaris Ditinggalkan dalam Kontestasi Pemilu

JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menilai persoalan perempuan nyaris ditinggalkan dalam kontestasi pemilu, baik itu Pilpres maupun pemilu legislatif. Dua kali debat Pilpres 2024 yang sudah berlangsung, isu HAM dan Ekonomi, yang notabene dekat dengan perempuan, tidak menjadi fokus capres dan cawapres.

"Dari dua debat yang berlangsung, isu perempuan sangat sedikit sekali diangkat, padahal di isu HAM tentu itu sangat dekat dengan isu perempuan. Yang kedua dalam debat terkait ekonomi, sangat dekat dengan perempuan, tetapi semua kandidat tidak mengangkat isu perempuan sebagai isu substansial yang itu merupakan salah satu persoalan penting bangsa ini," kata Anis, Rabu (27/12/2023).

Misalnya saja isu stunting. Ketimbang berkutat dengan program makan siang gratis, seharusnya para paslon memperhatikan kesejahteraan perempuan.



"Ketika bicara stunting di dua debat itu sesungguhnya tidak membicarakan perempuan, hanya bicara teknis makan siang. Padahal secara substantif persoalan stunting, HAM, persoalan perempuan, itu berasal dari kesehatan ibu yang hamil, di mana gizinya tidak terpenuhi sehingga menyebabkan stunting," kata Anis yang juga pendiri Migran Care ini.

Belum lagi masih maraknya kasus yang dialami perempuan seperti tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, sunat perempuan, dan kasus Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI).

Di tengah kritik minimnya representasi perempuan dan diabaikannya isu perempuan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen menghadirkan 7 program sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Hal itu akan direalisasikan pasangan Ganjar-Mahfud jika memenangi Pilpres 2024. "Kami yakin tujuh komitmen ini dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia," kata Mahfud.



Ganjar-Mahfud bakal mengupayakan legislasi untuk tersedianya lapangan kerja yang mudah diakses dan ramah untuk kaum perempuan. Lalu, berupaya mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk menjamin kesehatan para perempuan yang bekerja dari rumah, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan

Kemudian untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, Ganjar-Mahfud berupaya mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

"Satgas itu akan masuk ke setiap satuan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta," ucap Mahfud.