Debat Mahfud dan Gibran soal IKN, Ketua Banggar DPR: Pendanaan Masih dari APBN
Sabtu, 23 Desember 2023 - 20:12 WIB
loading...
A
A
A
Said menjelaskan, hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1%, hampir mencapai 20%. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran, target penggunaan APBN maksimal 20% untuk anggaran IKN.
Sejauh ini, menurut Said, belum ada realisasi kongkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN. Berita tentang adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi. Selain itu, skemanya juga model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya," katanya.
Said mengatakan, IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, sementara rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%, padahal IKN adalah proyek jangka panjang. Karena itu, sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi jangka panjang, tahap-setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta.
Said memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi di IKN. Pertama, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak. Hal ini tentu saja akan menjadi risiko investasi bagi pengusaha.
"Kami tegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN," katanya.
Selain karena sudah menjadi perintah undang undang, pembangunan IKN dimaksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibu kota negara, dan pusat ekonomi secara layak.
Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia.
Sejauh ini, menurut Said, belum ada realisasi kongkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN. Berita tentang adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi. Selain itu, skemanya juga model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Lagi-lagi saya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya," katanya.
Said mengatakan, IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, sementara rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%, padahal IKN adalah proyek jangka panjang. Karena itu, sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi jangka panjang, tahap-setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta.
Said memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi di IKN. Pertama, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak. Hal ini tentu saja akan menjadi risiko investasi bagi pengusaha.
"Kami tegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN," katanya.
Selain karena sudah menjadi perintah undang undang, pembangunan IKN dimaksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibu kota negara, dan pusat ekonomi secara layak.
Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia.
Lihat Juga :
