Pemerintah Berhasil Selamatkan 100 Juta Jiwa dari Ancaman Krisis Pangan
Sabtu, 23 Desember 2023 - 01:56 WIB
loading...
Pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar 100 juta masyarakat Indonesia dari ancaman krisis pangan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berhasil menyelamatkan 40% atau 100 juta masyarakat Indonesia dari ancaman krisis pangan yang disebabkan tiga gelombang besar selama 2023. Keberhasilan itu dikarenakan dua kebijakan cerdas pemerintah dalam merespons tiga gelombang besar tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam diskusi Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan di Media Center Indonesia Maju pada Kamis 21 Desember 2023.
"Dengan dua kebijakan ini, pemerintah bisa jangkau kira-kira 24 juta rumah tangga. Itu mendekati 100 juta jiwa, hampir separuh penduduk kita atau 40% penduduk kita aman. Kebijakan yang dibuat ini cerdas di tengah situasi yang kita hadapi dibanding negara lain di dunia, cukup cerdas," kata Bayu, Jumat (22/12/2023).
Baca juga: Bapanas Sebut Tinggal 68 Daerah Masuk Kategori Rentan Rawan Pangan
Bayu menjelaskan, kebijakan pertama pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yang terjadi selama 2023 ini adalah melalui bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada sekitar 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
"Maka yang pertama dilakukan pemerintah adalah memastikan 21,4 juta atau hampir 22 juta rumah tangga yang paling membutuhkan atau kelompok masyarakat berpendapatan paling rendah itu di-secure dulu, maka dibagikanlah 10 kilogram beras gratis kepada mereka tiap bulan," kata Bayu.
Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan Teknologi AI untuk Atasi Masalah Pangan
Program kedua pemerintah dalam menekan krisis pangan adalah melakukan penyaluran beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Kegiatan ini berupa penyaluran Beras SPHP kepada masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, dan agen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terhitung mulai 28 Agustus 2023, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras medium di level wajar.
"Ini program menjual beras sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 lebih murah dari pasar. Orang yang ingin beli beras kalau dia hadapi beras mahal, dia punya alternatif ada beras Bulog karena lebih murah," kata eks Wakil Menteri Pertanian ini.
Adapun tiga gelombang besar yang mengancam stabilitas pangan Indonesia selama 2023 adalah turunnya produksi pangan disebabkan El Nino dan faktor lainnya. Gelombang besar kedua adalah biaya produksi pertanian yang naik seperti upah buruh tani, pupuk, BBM, mesin pengolahan, tarif angkutan dan seterusnya.
"Gelombang besar ketiga adalah harga pasar dunia semua naik karena negara seperti Ukraina dan India tutup ekspor, ada 22 negara tutup ekspornya. Nah Indonesia menghadapi tiga gelombang besar yang mengancam ketahanan pangan ini selama 2023," ungkap Bayu.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam diskusi Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan di Media Center Indonesia Maju pada Kamis 21 Desember 2023.
"Dengan dua kebijakan ini, pemerintah bisa jangkau kira-kira 24 juta rumah tangga. Itu mendekati 100 juta jiwa, hampir separuh penduduk kita atau 40% penduduk kita aman. Kebijakan yang dibuat ini cerdas di tengah situasi yang kita hadapi dibanding negara lain di dunia, cukup cerdas," kata Bayu, Jumat (22/12/2023).
Baca juga: Bapanas Sebut Tinggal 68 Daerah Masuk Kategori Rentan Rawan Pangan
Bayu menjelaskan, kebijakan pertama pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yang terjadi selama 2023 ini adalah melalui bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada sekitar 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
"Maka yang pertama dilakukan pemerintah adalah memastikan 21,4 juta atau hampir 22 juta rumah tangga yang paling membutuhkan atau kelompok masyarakat berpendapatan paling rendah itu di-secure dulu, maka dibagikanlah 10 kilogram beras gratis kepada mereka tiap bulan," kata Bayu.
Baca juga: Pemerintah Diminta Terapkan Teknologi AI untuk Atasi Masalah Pangan
Program kedua pemerintah dalam menekan krisis pangan adalah melakukan penyaluran beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Kegiatan ini berupa penyaluran Beras SPHP kepada masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, dan agen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terhitung mulai 28 Agustus 2023, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras medium di level wajar.
"Ini program menjual beras sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 lebih murah dari pasar. Orang yang ingin beli beras kalau dia hadapi beras mahal, dia punya alternatif ada beras Bulog karena lebih murah," kata eks Wakil Menteri Pertanian ini.
Adapun tiga gelombang besar yang mengancam stabilitas pangan Indonesia selama 2023 adalah turunnya produksi pangan disebabkan El Nino dan faktor lainnya. Gelombang besar kedua adalah biaya produksi pertanian yang naik seperti upah buruh tani, pupuk, BBM, mesin pengolahan, tarif angkutan dan seterusnya.
"Gelombang besar ketiga adalah harga pasar dunia semua naik karena negara seperti Ukraina dan India tutup ekspor, ada 22 negara tutup ekspornya. Nah Indonesia menghadapi tiga gelombang besar yang mengancam ketahanan pangan ini selama 2023," ungkap Bayu.
(cip)
Lihat Juga :
