Pemerintah Diminta Terapkan Teknologi AI untuk Atasi Masalah Pangan

JAKARTA - Pemerintah disarankan menerapkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan teknologi pengolahan pangan untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan AI sudah mulai diterapkan melalui program “Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) sejak 2021 di Kementerian BUMN.

"Ada beberapa solusinya. Pertama kita kurang menerapkan teknologi seperti teknologi benih atau melalui AI yang bisa meningkatkan produktivitas. Ke depan kita harus perbanyak dan perkuat serta diberi masukkan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan," kata Bayu dalam diskusi Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan di Media Center Indonesia Maju, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Sat Set Pangan Ala Ganjar, Pasokan Aman dan Bikin Harga Ringan di Kantong

Program Makmur, kata Bayu, memberikan pengawasan dan pendampingan intensif kepada petani. Mulai dari pengelolaan budidaya tanaman, digital farming, hingga mekanisasi pertanian. Selain itu, disiapkan juga akses permodalan, perlindungan risiko pertanian, serta adanya kepastian pembelian dengan harga kompetitif melalui offtaker.

Solusi kedua adalah melalui penerapan teknologi pengolahan pangan. Bayu menjelaskan dengan teknologi pangan memungkinkan Indonesia untuk diversifikasi pangan dengan hasil yang lebih baik. Misalnya pengolahan singkong menjadi nasi yang dinilai memiliki nilai produksi lebih tinggi daripada beras.



"Singkong memproduksi karbohidrat paling tinggi per hektare. Padi mungkin hanya lima sampai tujuh ton udah hebat, singkong bisa 100 ton per hektare. Sekarang mungkin kurang diperhatikan, jadi sekitar 20 ton. 20 ton saja sudah lebih gede dari padi. Jadi kalau bikin singkong menjadi nasi harus masuk teknologi pangan," ujar Bayu.

Kedua strategi tersebut dinilai Bayu mampu mengatasi permasalahan mulai berkurangnya lahan pertanian. Menurut data yang dimilikinya, Indonesia kehilangan 100.000 hektare lahan pertanian setiap tahun yang beralih fungsi menjadi perumahan dan infrastruktur lainnya.

Meski demikian, Bayu menegaskan Perum Bulog hanya bisa memberikan saran dan mendorong pemerintah untuk menerapkan dua kebijakan tersebut. Bayu berharap, ketika pemerintah mampu melakukan dua strategi tersebut maka Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan ke depannya.

"Let's open our mind untuk hal yang berbeda, yang baru. Iklim semakin tidak pasti. Kita sudah enggak ingin bongkar hutan karena dampaknya lebih besar. Lalu dengan penduduk yang terus bertambah dan negara lain punya ekonomi politik masing-masing. Let's think differently," kata Bay