Pakar: Bansos Masih Diperlukan Rakyat, Pemerintah Diminta Tambah Alokasi Anggaran

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan mutlak yang harus negara sediakan kepada rakyatnya. Agar tepat sasaran penyaluran bansos harus diperbaiki.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menyarankan pemerintah menambah alokasi anggaran bansos, dengan catatan ada strategi distribusi dan pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur.

Menurut dia, pemberian bansos bukan kebijakan yang identik dengan negara berkembang. Justru banyak negara maju yang menjadikan bansos sebagai strategi perlindungan sosial.



“Bansos tetap diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat kelompok bawah. Kalau itu dihilangkan, justru akan berbahaya karena menyangkut nasib banyak orang. Jadi perdebatannya bukan pada dibutuhkan atau tidak, tapi perlu ada perbaikan dari sisi penerimaan dan strateginya harus lebih clear,” kata Teguh pada Kamis (21/12/2023).

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, kata Teguh, bansos masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya program bansos.



Teguh mengusulkan dua strategi supaya pemberian bansos lebih efektif di Indonesia. Pertama, pemerintah harus memiliki strategi graduasi atau memikirkan bagaimana para penerima bansos bisa naik kelas.

Terkait strategi pertama, alumni S3 Nagoya University itu menyoroti dua jenis bantuan yang telah disediakan pemerintah, yaitu bantuan yang sifatnya untuk bertahan hidup seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian sembako, serta bantuan yang sifatnya produktif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi. Itu yang harus clear. Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang,” ujar dia.