Ganjar Tegaskan Penyaluran Bansos Selalu dari Pemerintah Bukan Kelompok Tertentu
loading...
Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo menikmati nasi jagung leye bersama warga di Pasar Kumandang Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Foto/TPN Ganjar-Mahfud
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Pembagian bansos tidak boleh dianggap dari kelompok tertentu saja.
Pernyataan Ganjar itu merespons soal bansos yang kerap ditunggangi untuk menunjukkan hadiah dari kelompok tertentu. Sikap tersebut kerap ditunjukkan pada masa kampanye pemilu,pilkada dan pileg.
“Selalu terjadi (pembagian bansos saat kampanye) dan biasanya sering kali kiri kanan mengklaim,” ungkap Ganjar di Wonosobo, Senin (18/12/2023).
Ganjar meminta masyarakat untuk memahami bansos merupakan bentuk tanggung jawab negara. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjelaskan skema bansos selalu dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kita ingin menyampaikan terima kasih saja, karena UU (hak bansos) dilaksanakan dengan baik. Kemenkeu menganggarkan dan Kemensos membagikan, kadang pemda juga begitu, tapi ini memang tanggung jawab negara,” tuturnya.
Capres yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu juga berjanji akan mengedukasi masyarakat terkait pemberian bansos ini. Hal itu utamanya bahwa bansos akan terus dijalankan siapa pun pemimpin negaranya.
“Maka masyarakat mesti kita edukasi bahwa siapa pun yang memimpin pasti itu akan dilaksanakan kecuali dia mengubah aturan,” ucapnya.
Pernyataan Ganjar itu merespons soal bansos yang kerap ditunggangi untuk menunjukkan hadiah dari kelompok tertentu. Sikap tersebut kerap ditunjukkan pada masa kampanye pemilu,pilkada dan pileg.
“Selalu terjadi (pembagian bansos saat kampanye) dan biasanya sering kali kiri kanan mengklaim,” ungkap Ganjar di Wonosobo, Senin (18/12/2023).
Ganjar meminta masyarakat untuk memahami bansos merupakan bentuk tanggung jawab negara. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjelaskan skema bansos selalu dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kita ingin menyampaikan terima kasih saja, karena UU (hak bansos) dilaksanakan dengan baik. Kemenkeu menganggarkan dan Kemensos membagikan, kadang pemda juga begitu, tapi ini memang tanggung jawab negara,” tuturnya.
Capres yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu juga berjanji akan mengedukasi masyarakat terkait pemberian bansos ini. Hal itu utamanya bahwa bansos akan terus dijalankan siapa pun pemimpin negaranya.
“Maka masyarakat mesti kita edukasi bahwa siapa pun yang memimpin pasti itu akan dilaksanakan kecuali dia mengubah aturan,” ucapnya.
Lihat Juga :
(cip)
