Prabowo Ganti Bansos dan BLT dengan Makan Siang Gratis, GMNI: Tak Setuju
Rabu, 20 Desember 2023 - 08:25 WIB
loading...
A
A
A
Rata-rata rumah tangga miskin memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Rinciannya, rumah tangga miskin yang tidak tamat SD memiliki persentase sebesar 29,86 persen. Kemudian, rumah tangga miskin lulusan SD memiliki persentase sebesar 37,74 persen. Hanya, 1,81 persen rumah tangga miskin lulusan perguruan tinggi.
"Terutama soal pendidikan. Bagi rumah tangga miskin ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup mereka. Jika hanya diganti untuk makan siang dan minum susu gratis apa gunanya?. Sangat membodohkan," ucap Arjuna.
Begitu juga soal kesehatan. Menurut Arjuna, banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, hanya sebanyak 60,22 persen penduduk sangat miskin dan 64,24 persen penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan pada 2021.
Angka ini timpang dengan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk terkaya yang rata-rata sudah diatas 70 persen. Dengan dihapusnya anggaran bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan dialihkan untuk program makan siang dan minum susu gratis maka masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
"Hari ini saja banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi jika bantuannya dihapus diganti makan siang dan minum susu gratis. Banyak masyarakat miskin yang akhirnya tidak bisa berobat jika sakit karena mahal," kata Arjuna
Arjuna juga menambahkan, jika terjadi refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan hanya untuk makan siang dan minum gratis maka menurut Arjuna angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bisa turun drastis.
"Terutama soal pendidikan. Bagi rumah tangga miskin ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup mereka. Jika hanya diganti untuk makan siang dan minum susu gratis apa gunanya?. Sangat membodohkan," ucap Arjuna.
Begitu juga soal kesehatan. Menurut Arjuna, banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, hanya sebanyak 60,22 persen penduduk sangat miskin dan 64,24 persen penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan pada 2021.
Angka ini timpang dengan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk terkaya yang rata-rata sudah diatas 70 persen. Dengan dihapusnya anggaran bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan dialihkan untuk program makan siang dan minum susu gratis maka masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
"Hari ini saja banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi jika bantuannya dihapus diganti makan siang dan minum susu gratis. Banyak masyarakat miskin yang akhirnya tidak bisa berobat jika sakit karena mahal," kata Arjuna
Arjuna juga menambahkan, jika terjadi refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan hanya untuk makan siang dan minum gratis maka menurut Arjuna angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bisa turun drastis.
Lihat Juga :
