Pemimpin Harus Menjunjung Etika Bukan Halalkan Segala Cara

JAKARTA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengingatkan seorang pemimpin harus memiliki keutamaan, yakni menjunjung tinggi kemanusiaan. Karakter itu tidak bisa ditukar dengan gimmick atau aksesori.

"Keutamaan itu, yaitu orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak menghina kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Maka karakter itu tidak bisa ditukar dengan gimmick, aksesori, karena karakter itu menyangkut perilaku seseorang," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, seseorang yang memiliki keutamaan akan selalu menjaga teguh etika dan kejujuran. Ia juga akan memiliki sikap satu dalam kata dan perbuatan.

"Nilai itu tidak bisa dijungkirbalikkan dengan melegalkan segala cara. Maka pemimpin yang berkarakter adalah pemimpin yang berkeutamaan, pemimpin yang menjunjung tinggi etika," kata Romo Benny.

Situasi politik hari ini dinilai tidak lagi menjunjung etika. Misalnya skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), netralitas aparat negara untuk Pemilu 2024, dan sebagainya.

"Maka tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etis adalah ketika melegalkan segala cara untuk meraih kemenangan dengan menggunakan segala cara untuk merekayasa, sehingga ketidakjujuran, rekayasa mengenai kecurangan, rekayasa mengenai penggunaan fasilitas negara itu kan sebenarnya pemimpin yang tidak etis," kata Romo Benny.

Padahal Pancasila sebagai dasar negara, berbicara tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, kesatuan, dan keadilan.

"Nilai itu harus menjadi kepatuhan setiap orang yang akan menjadi seorang pemimpin. Maka etika itu kan bisa membedakan mana yang baik dan buruk, etika itu menyangkut apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang layak dan tidak layak," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan putri Presiden Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid dalam acara Haul ke-14 Gus Dur bertema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur, Sabtu (17/12/2023) malam.

"Yang paling penting diteladani dari demokrasi ala Gus Dur adalah tentang budaya etika yang beliau pegang teguh, dijalankan dan diperjuangkan," kata Inayah Wahid.

Menurutnya, Gus Dur tidak menganggap demokrasi dan pemilu sebagai prosedur dan angka-angka elektoral, tetapi memiliki kandungan mandat nilai perjuangan harkat martabat manusia dan kesejahteraan. "Demokrasi di sisi Gus Dur, juga tak bisa dipisahkan dari budaya anti kekerasan dan ketaatan pada konstitusi," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama (menag) periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan tema Haul Gus Dur berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini.

"Iya itu kaitannya erat dengan saat ini di mana kita menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Jadi kita ingin mengajak semua masyarakat, semua kita, bahwa demokrasi itu memang bukanlah yang terbaik tapi dia adalah titik temu di tengah-tengah keberagaman," katanya.

Demokrasi menjadi jalan yang disepakati bersama. Demokrasi memang tidak sempurna tapi yang terbaik saat ini. Di sisi lain, Lukman menilai saat ini ada pihak yang ingin mendangkalkan demokrasi.

"Saat ini demokrasi ini ingin disalahgunakan, sehingga demokrasi hanya dimaknai dan disikapi secara prosedural formal belaka. Istilah Gus Dur itu seolah-olah demokrasi," katanya.

Pesan dari para tokoh bangsa dalam acara tersebut adalah ingin mengingatkan publik atas substansi demokrasi. "Ini yang ingin diketengahkan, sehingga demokrasi itu bukan hanya prosedural-formalitas belaka, tapi tidak kalah penting adalah makna substantif dari demokrasi yaitu kebersamaan, bukan perkara mayoritas dan minoritas saja, bukan menang-kalah," katanya.

Kendati demikian, muncul tantangan besar yakni sekelompok orang yang mengaku berdemokrasi tapi meninggalkan etika. Padahal demokrasi tidak hanya perkara menang kalah, demokrasi sebenarnya harus dikendalikan oleh etika dan nilai.