Optimistis

Prof Candra Fajri Ananda PhD
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia terus menunjukkan lesunya perekonomian, sejalan dengan perekonomian dunia yang terkontraksi cukup dalam. Sejak kemunculan pandemi Covid-19 awal 2020, perekonomian ekonomi Indonesia terimbasi sangat keras oleh pandemi Covid-19. Terjadi gangguan baik pada pasar output maupun pasar input, mengingat sebagian besar industri kita mengalami gangguan pasar tujuan ekspornya, termasuk juga bahan baku yang sebagian besar juga harus diimpor. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% (year on year /yoy).

Pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya sudah diduga oleh pemerintah dengan mengupayakan akselerasi realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah mendeteksi bahwa penurunan yang cukup dalam tersebut karena perlambatan dari sisi belanja masyarakat, investasi, termasuk aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri, yang perlu dikejar dalam minggu-minggu ini untuk capaian kuartal III/2020 yang lebih baik.

Kita saat ini benar-benar melihat bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan efek domino dari masalah sosial dan ekonomi, dan menghantam seluruh lapisan masyarakat mulai rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga korporasi. Program PEN yang telah dirancang untuk meredam dampak yang semakin mendalam ini seharusnya menjadikan kita optimistis menghadapi ini semua, apalagi di tengah suasana politik dalam negeri yang kondusif.

Mendorong Daya Beli Masyarakat
Konsumsi rumah tangga merupakan kunci utama penggerak ekonomi dari sisi demand. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 57% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sehingga kemampuan konsumsi masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk menahan pendalaman perlambatan pertumbuhan. Stimulus pemerintah melalui program bantuan langsung tunai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta desa, penyaluran kredit usaha rakyat maupun program bunga murah untuk UMKM, percepatan proyek infrastruktur, pencairan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), hingga rencana program Bantuan Uang Tunai bagi pegawai swasta yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta diharapkan dapat memberikan dorongan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Belanja pemerintah sejatinya dapat menopang pertumbuhan ekonomi, namun saat ini belum efektif. Data menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah pada kuartal II/2020 tumbuh negatif 6,90% (yoy). Menurut BPS, kontraksi konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang/jasa dan belanja pegawai.

Data BPS menunjukkan bahwa realisasi belanja barang/jasa turun 22,17% (yoy) dan belanja pegawai juga menurun 10,64% (yoy). Kontraksi belanja barang/jasa utamanya dipengaruhi oleh penundaan dan pembatalan kegiatan kementerian dan lembaga sejak pertengahan Maret 2020 akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, realisasi belanja pegawai pada kuartal II/2020 yang turun disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) pada 2020 serta adanya pengurangan cakupan komponen THR, yakni tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Begitu juga dengan kebijakan pemberian gaji ke-13 yang diundur ke Agustus 2020 turut mengurangi realisasi belanja pegawai.

Meski konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat rendahnya realisasi belanja barang/jasa dan juga pegawai, data BPS menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah untuk bantuan sosial mengalami kenaikan 55,87% (yoy). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan sosial, sehingga BPS mencatat bahwa konsumsi pemerintah pada kuartal II/2020 bila dibandingkan dengan kuartal I/2020 tercatat meningkat 22,32% (qtq) dan menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19.