Integrasi SPBE, Wujudkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berkualitas

Untuk klasifikasi data yang bersifat strategis, penempatan data wajib disimpan di PDN. Hal itu untuk memastikan bahwa data tersebut mendapatkan perlindungan tingkat tinggi.

Pengembangan PDN akan memungkinkan adopsi komputasi awan (cloud) untuk sektor publik. Kemudian, pembuatan aplikasi generik terintegrasi pemerintah, dan pada akhirnya pembuatan kebijakan yang lebih baik melalui penyederhanaan dan integrasi SPBE tadi, data-data tidak lagi saling tercecer.


^{Puluhan anggota komunitas dan masyarakat antusias mengikuti talkshow iBreak iNews TV bertema “Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia”. (Foto: Okezone/Arif Julianto)}
Layanan Publik Berkualitas
Penyimpanan data melalui PDN memungkinkan konsolidasi data dari berbagai sumber, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih terpadu. Sehingga meningkatkan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan PDN juga dipastikan akan membuat belanja makin efisien. Sebab, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk membeli ruang server dapat dialihkan kepada belanja TIK lain dengan lebih optimal.

Manfaat PDN lainnya, kata Aris, Pemerintah dapat meningkatkan layanan publik berkualitas. Data yang terpusat membantu Pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif.

“SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik nasional untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.

PDN juga dapat dimanfaatkan untuk manajemen krisis dan bencana. Dengan data yang terkini dan mudah diakses, Pemerintah dapat merespons dengan cepat terhadap kejadian darurat, mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien.

Di samping pemanfaatan PDN, Trubus menekankan, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Dengan demikian, warga menjadi tahu tentang haknya, termasuk dalam menggunakan portal milik pemerintah sebagai tempat mengutarakan pendapat, ataupun melaporkan banyak hal terkait dengan pemerintahan.

"Harapannya agar seluruh wilayah di Indonesia dapat menggunakan SPBE yang bersifat digital, sehingga dapat lebih memaksimalkan pelayanan publik. Kebijakan ini dapat dimaksimalkan, ada road map dan capaiannya jelas dan konsisten,” tuturnya.