Siti Atikoh Tegaskan Komitmen Ganjar-Mahfud Menekan Angka Pelecehan Seksual
loading...
Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menekankan bahwa Ganjar-Mahfud MD memiliki komitmen menekan angka pelecehan seksual di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan. Foto/Tim Siti Atikoh
A
A
A
JAKARTA - Istri Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh , menekankan bahwa Ganjar-Mahfud MD memiliki komitmen menekan angka pelecehan seksual, khususnya di lembaga pendidikan. Tempat konseling di setiap lembaga pendidikan juga akan didirikan.
Atikoh menyadari bahwa kasus pelecehan seksual cenderung sulit untuk dibawa ke ranah hukum dengan beragam kemungkinan yang dapat terjadi kepada korbannya. Sehingga, Ganjar-Mahfud akan menaruh perhatian serius akan kasus pelecehan seksual demi memastikan rasa aman bagi para korban.
Hal itu disampaikan Atikoh saat menjawab pertanyaan seorang dokter bernama Hajah Manurung dari Medan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Pijar. Rapat dilaksanakan di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
"Karena hukum itu tak peduli apa pun, harus ada bukti dan saksi. Lah, kalau kejadiannya itu di tempat tertutup yang tidak ada orang melihat bagaimana. Saksinya, ya, korban," kata Atikoh dalam sesi tanya jawab.
Atikoh menilai bahwa perbedaan karakteristik pelecehan seksual dengan kejahatan lainnya menjadikannya sulit untuk masuk ke ranah hukum. Ketika kasus pencurian terjadi, peristiwanya kemungkinan besar dilihat oleh orang.
Sementara untuk pelecehan seksual, bisa saja hasil visumnya bahkan tidak menunjukkan adanya indikasi. Belum lagi jika tak ada saksi yang melihat kejadian. "Hasil fisik bahkan kadang tidak menunjukkan itu adalah pelecehan seksual," jelasnya.
Melihat fenomena itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah menyusun program yang akan dilaksanakan Ganjar-Mahfud bila terpilih di Pilpres 2024. Nantinya akan diwajibkan adanya tempat konseling di setiap lembaga pendidikan, salah satunya untuk mental health, baik di SMA maupun di perguruan tinggi.
"Kemudian mewujudkan satuan tugas pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di setiap satuan lembaga pendidikan. Jadi, nanti akan dibentuk untuk satgasnya ini mereka bergerak melaporkan itu tahu harus ke mana dan orang yang menerima laporan itu tidak juga langsung prejudice," kata Atikoh.
Tak berhenti sampai di situ, Atikoh juga menyoroti fenomena banyak korban pelecehan seksual yang justru menjadi korban perundungan. Korban dianggap menjadi pihak yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Padahal, korban seharusnya dilindungi, bukan dilabeli dengan beragam stigma negatif dari lingkungan sekitarnya.
"Pernah, Bu, ketika saya di Jateng yang saya fokuskan memang pelecehan dan penanganan kekerasan seksual. Muridnya ini malah akhirnya yang keluar karena tidak siap dengan prejudice dan stigma dari lingkungan. Jadi, itu kemudian yang lain adalah edukasi. Mereka itu korban, dia itu victim, kenapa malah justru seolah-olah jadi pelaku malah dipermasalahkan," kata dia.
Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini juga menyarankan agar setiap lembaga pendidikan harus memiliki posko pengaduan. Dia juga memastikan akan ada hotline untuk pengaduan pelecehan seksual agar dapat ditangani lebih cepat.
Atikoh menyadari bahwa kasus pelecehan seksual cenderung sulit untuk dibawa ke ranah hukum dengan beragam kemungkinan yang dapat terjadi kepada korbannya. Sehingga, Ganjar-Mahfud akan menaruh perhatian serius akan kasus pelecehan seksual demi memastikan rasa aman bagi para korban.
Hal itu disampaikan Atikoh saat menjawab pertanyaan seorang dokter bernama Hajah Manurung dari Medan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Pijar. Rapat dilaksanakan di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
"Karena hukum itu tak peduli apa pun, harus ada bukti dan saksi. Lah, kalau kejadiannya itu di tempat tertutup yang tidak ada orang melihat bagaimana. Saksinya, ya, korban," kata Atikoh dalam sesi tanya jawab.
Atikoh menilai bahwa perbedaan karakteristik pelecehan seksual dengan kejahatan lainnya menjadikannya sulit untuk masuk ke ranah hukum. Ketika kasus pencurian terjadi, peristiwanya kemungkinan besar dilihat oleh orang.
Sementara untuk pelecehan seksual, bisa saja hasil visumnya bahkan tidak menunjukkan adanya indikasi. Belum lagi jika tak ada saksi yang melihat kejadian. "Hasil fisik bahkan kadang tidak menunjukkan itu adalah pelecehan seksual," jelasnya.
Melihat fenomena itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah menyusun program yang akan dilaksanakan Ganjar-Mahfud bila terpilih di Pilpres 2024. Nantinya akan diwajibkan adanya tempat konseling di setiap lembaga pendidikan, salah satunya untuk mental health, baik di SMA maupun di perguruan tinggi.
"Kemudian mewujudkan satuan tugas pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di setiap satuan lembaga pendidikan. Jadi, nanti akan dibentuk untuk satgasnya ini mereka bergerak melaporkan itu tahu harus ke mana dan orang yang menerima laporan itu tidak juga langsung prejudice," kata Atikoh.
Tak berhenti sampai di situ, Atikoh juga menyoroti fenomena banyak korban pelecehan seksual yang justru menjadi korban perundungan. Korban dianggap menjadi pihak yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Padahal, korban seharusnya dilindungi, bukan dilabeli dengan beragam stigma negatif dari lingkungan sekitarnya.
"Pernah, Bu, ketika saya di Jateng yang saya fokuskan memang pelecehan dan penanganan kekerasan seksual. Muridnya ini malah akhirnya yang keluar karena tidak siap dengan prejudice dan stigma dari lingkungan. Jadi, itu kemudian yang lain adalah edukasi. Mereka itu korban, dia itu victim, kenapa malah justru seolah-olah jadi pelaku malah dipermasalahkan," kata dia.
Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini juga menyarankan agar setiap lembaga pendidikan harus memiliki posko pengaduan. Dia juga memastikan akan ada hotline untuk pengaduan pelecehan seksual agar dapat ditangani lebih cepat.
(zik)
Lihat Juga :
