Gus Yahya: Hak Veto Dewan Keamanan Lemahkan Legitimasi PBB dan UDHR
Jum'at, 15 Desember 2023 - 16:07 WIB
loading...
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menghadiri The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfil, di Universitas Princeton, AS, Rabu (13/12/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) menyoroti hak istimewa yang diberikan kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau permanent five (P5) terhadap penegakan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Menurutnya, pemberian hak istimewa tersebut melemahkan legitimasi PBB.
“Setelah Perang Dunia II, Dewan Keamanan PBB, dengan lima negara pemenang perang sebagai anggota tetapnya, menawarkan mekanisme yang masuk akal dan berpotensi realistis untuk menegakkan Piagam PBB dan UDHR," kata Gus Yahya saat memberikan pidato dalam 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfil,” di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat Rabu (13/12/2023).
Gus Yahya menilai pemberian hak veto telah melemahkan legitimasi PBB dan memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang mengejar tujuan tersendiri melalui berbagai upaya politik, ekonomi, dan militer.
"Pemberian hak veto kepada kelompok yang disebut 'P5' terhadap resolusi-resolusi untuk menegakkan konsensus internasional yang telah disepakati sebelumnya telah melemahkan legitimasi PBB," katanya.
“Setelah Perang Dunia II, Dewan Keamanan PBB, dengan lima negara pemenang perang sebagai anggota tetapnya, menawarkan mekanisme yang masuk akal dan berpotensi realistis untuk menegakkan Piagam PBB dan UDHR," kata Gus Yahya saat memberikan pidato dalam 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfil,” di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat Rabu (13/12/2023).
Gus Yahya menilai pemberian hak veto telah melemahkan legitimasi PBB dan memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang mengejar tujuan tersendiri melalui berbagai upaya politik, ekonomi, dan militer.
"Pemberian hak veto kepada kelompok yang disebut 'P5' terhadap resolusi-resolusi untuk menegakkan konsensus internasional yang telah disepakati sebelumnya telah melemahkan legitimasi PBB," katanya.
Lihat Juga :
