Fadli Zon Dorong ASEAN Tegas dalam Kebijakan dan Implementasi Antikorupsi
Jum'at, 15 Desember 2023 - 08:53 WIB
loading...
A
A
A
Fadli Zon menegaskan keterlibatan parlemen dalam mendukung pelaksanaan efektif dari beragam aturan UN Convention against Corruption (UNCAC) sangat penting. Parlemen tak hanya berfungsi meratifikasi UNCAC, tetapi juga untuk mempersiapkan beragam legislasi terkait UNCAC, pengawasan regular terkait pelaksanaan UNCAC untuk dapat mengetahui kekurangan dari kebijakan antikorupsi, hingga mendukung ketersediaan anggaran untuk melaksanakan berbagai program antikorupsi.
“Kerja parlemen tak hanya berhenti di ratifikasi UNCAC, justru baru dimulai setelah itu,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ia menyoroti mengenai masih tingginya korupsi, meski UNCAC telah berjalan selama 20 tahun. Potret itu terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022. Di ASEAN, hanya satu negara dari sebelumnya tiga negara (pada 2020) tercatat memiliki nilai di atas 50.
Karena itu harus ada penanganan dengan pendekatan menyeluruh komunitas (whole of society approach), termasuk melibatkan parlemen. Ini terlihat, misalnya, dari pendekatan kebutuhan legislatif dari UNCAC itu sendiri.
SEAPAC menemukan sedikitnya 20 aturan UNCAC memiliki terminologi jelas terkait perlunya memiliki langkah-langkah legislatif (legislative measures), atau langkah-langkah legislatif dan administratif atau lainnya (legislative and administrative or other measures).
“Belum termasuk hal-hal lainnya yang dapat diterjemahkan sebagai produk legislatif apabila dibutuhkan. Ini menunjukkan peran penting parlemen dalam melaksanakan UNCAC,” tuturnya.
“Kerja parlemen tak hanya berhenti di ratifikasi UNCAC, justru baru dimulai setelah itu,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ia menyoroti mengenai masih tingginya korupsi, meski UNCAC telah berjalan selama 20 tahun. Potret itu terlihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022. Di ASEAN, hanya satu negara dari sebelumnya tiga negara (pada 2020) tercatat memiliki nilai di atas 50.
Karena itu harus ada penanganan dengan pendekatan menyeluruh komunitas (whole of society approach), termasuk melibatkan parlemen. Ini terlihat, misalnya, dari pendekatan kebutuhan legislatif dari UNCAC itu sendiri.
SEAPAC menemukan sedikitnya 20 aturan UNCAC memiliki terminologi jelas terkait perlunya memiliki langkah-langkah legislatif (legislative measures), atau langkah-langkah legislatif dan administratif atau lainnya (legislative and administrative or other measures).
“Belum termasuk hal-hal lainnya yang dapat diterjemahkan sebagai produk legislatif apabila dibutuhkan. Ini menunjukkan peran penting parlemen dalam melaksanakan UNCAC,” tuturnya.
Lihat Juga :
