Netfid Anggap Debat Perdana Hukum dan HAM Tidak Komprehensif

JAKARTA - Ketua Umum Netfid Indonesia Muhammad Afit Khomsani menganggap debat Pilpres 2024 perdana yang digelar, Selasa (12/12/2023) malam, tidak komprehensif. Para calon presiden (capres) kurang mengekslorasi praktik-praktik pelanggaran hukum dan HAM yang menjadi tema debat.

"Bahasan pada debat kemarin sangat jauh dari kata cukup, mereka tidak menyampaikan suatu masalah secara komprehensif, akar dari masalah penegakan hukum dan HAM seperti apa, fakta-fakta pelanggaran hukum seperti apa dan langkah ke depan seperti apa," kata Afit, Rabu (13/12/2023).

Pembahasan tentang visi dan misi juga kurang mendalam. Apalagi rencana program masih jauh dari tataran implementatif.



"Semua paslon tidak berfokus pada visi misi yang sudah disetorkan ketika pendaftaran kepada KUP. Mereka cenderung menyampaikan tendensi pribadi atau kelompok atau tim mereka untuk saling menjatuhkan," katanya.

Karena sibuk saling menjatuhkan, para capres melupakan tujuan debat yaitu adu gagasan.

"Kaitan dengan hukum dan HAM para calon tidak terfokus, reformasi hukum dan HAM seperti apa yang kemudian akan mereka lakukan dalam lima tahun ke depan. Dan cenderung tendensi pribadi dan kelompok," kata Afit.

Salah satu topik HAM yang mengemuka pada debat Pilpres 2024 adalah kasus pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Prabowo Subianto.



"Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tahanan-tahanan politik yang katanya saya culik, ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi," kata Prabowo.

Namun capres Ganjar Pranowo dalam tanggapannya mengatakan, 'Pertanyaan saya cuma pengadilan HAM dan membantu keluarga menemukan para korban penghilangan paksa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan masalah ini agar dalam kontestasi berikutnya tidak muncul lagi," katanya.