Peningkatan Kualitas SDM Modal Membangun dan Memajukan Papua
loading...
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci dalam memajukan Papua selain percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci dalam memajukan Papua selain percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Indonesia dan anggota dari Papua Muda Inspiratif (PMI) Billy Mambrasar dalam webinar berjudul Prosperous Papua: Human, Economic, and Infrastructure Development yang diselenggarakan Desantara Foundation dan didukung oleh Kompetensia, Sabtu 8 Agustus 2020. (Baca juga: LIPI: Dialog Damai dan Bermartabat Adalah Kunci Utama Integrasi Papua)
Webinar yang dimoderatori Amrih Widodo, seorang ANU Senior Lecturer, Canberra, Australia ini, Desantara Foundation mengundang 4 (empat) pembicara, di antaranya Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Indonesia dan anggota dari Papua Muda Inspiratif (PMI); Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC); Prof. Owen Podger, Direktur bidang Governance & Accountability, Osana International Professional Associate, University of Canberra; serta Simon Tabuni, aktivis bahasa dan inisiator dari Anggimart, Angkat Mama Papua.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Human Centered Development Process in Papua and West papua Provinces.” Billy menjelaskan selama ini pembangunan di Papua dan Provinsi Papua Barat belum menerapkan konsep membangun bersama, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat belum dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya. (Baca juga: Pendekatan Jokowi ke Papua Harus Ditopang dengan Iklim Demokrasi)
Billy juga memaparkan pentingnya melakukan investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, karena faktor manusia merupakan faktor utama keberhasilan pengembangan Papua untuk bergerak maju ke depan. ”Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi SDM.Selama ini pemuda-pemuda Papua masih cukup sulit memperoleh beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan di wilayah lain di luar Papua, padahal pendidikan adalah modal utama bagi pemuda-pemuda Papua untuk dapat memajukan wilayahnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews Minggu (9/8/2020).
Billy mengungkapkan, pendidikan bukan sekadar pengajaran atau transfer ilmu dari pengajar kepada murid, tetapi memberikan sumber pengetahuan yang lebih bersifat human development (membangun SDM) dalam segala aspek. Pengetahuan tersebut akan menjadi investasi terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh para pemuda Papua untuk membangun dan memajukan Papua. Berbekal ilmu pengetahuan tersebut, masyarakat Papua akan memiliki pengetahuan mengenai wilayah Papua, mampu mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan, dan menemukan solusi untuk mewujudkannya. (Baca juga: Penyelesaian Papua Harus dengan Pendekatan Persuasif Bukan Kekuasaan)
Selain itu, para investor yang membuka bisnis di Papua juga diharapkan dapat menjalankan tiga prinsip utama, yaitu directly (mempekerjakan orang papua), properly (layak/patut), dan correctly (tidak merusak sumber daya alam yang ada). “Yang kami minta pada pemerintah sangat simpel. Please trust us and please work with us. We can colaborate with you on developing our land and developing our people and our nation,” kata Billy.
Billy menjelaskan, melalui Papua Muda Innspiratif (PMI), dirinya bersama para pemuda Papua menjalankan misi untuk membangun dan memajukan masyarakat Papua. PMI adalah sebuah komunitas berisikan pemuda-pemuda Papua yang berkomitmen tinggi untuk senantiasa berupaya membantu memajukan Papua dan masyarakatnya melalui berbagai upaya serta kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
”Saat ini PMI tengah menyusun sebuah konsep kolaborasi dengan pemerintah untuk mendesain sistematika proses training dalam bentuk sistem coaching dan mentoring sebagai pembibitan kader untuk menciptakan anak muda Papua yang inovatif dan mempunyai pola pikir modern dalam rangka menciptakan rasa nasionalisme masyarakat Papua secara organik,” ucapnya. (Baca juga: Satgas Yonif 411 Kostrad Bantu Wujudkan Mimpi Putra Asli Papua Jadi Prajurit TNI AD)
Dalam hal ini, kata Billy, PMI telah menyusun langkah-langkah inkubasi dalam jangka panjang, yakni membentuk narasi satu panggilan untuk masyarakat dan tanah Papua. Kemudian, membentuk pola pikir masyarakat Papua menjadi pemain nasional dan global serta mendorong negara memberikan pengakuan atas kontribusi setempat. Selain itu, menampilkan narasi individu-individu inspiratif ini di tingkat nasional dan global. ”Termasuk memiliki rasa bangga bahwa negara memberikan penghargaan kepada perjuangan dan kobntribusi. Serta rasa nasionalisme tumbuh secara organik sehingga kesejahteraan pun meningkat,” paparnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan misinya, kata Billy, PMI akan terus hadir serta berpartisipasi aktif dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya membangun dan memajukan Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur di Pulau Paling Timur Indonesia ini. “Kita tidak perlu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, tetapi kita harus fokus dan berkomitmen terhadap upaya dan progres di masa depan,” ujar Billy di akhir diskusi.
Manajer Program PMI regional Jayapura Brigitta Hisage menyampaikan mengenai Mama Market yang telah dijalankan oleh PMI selama tiga bulan berjalan. Dalam upaya menstabilisasi harga bahan pokok, PMI mendata mama-mama Papua dan menampung hasil kebun berikut gula dan beras untuk kemudian dipasarkan di Pasar Mamtaa, sebuah pasar murah yang menjual bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah. ”PMI juga mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan sampingan sebagai kurir,” katanya.
Sementara itu, Sidney Jones selain menyampaikan tentang perdebatan mengenai pembaruan, revisi, maupun penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua dalam konteks isu kepercayaan terhadap pemerintah, evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua, migrasi, pemberontakan, hingga Hak Asasi Manusia (HAM) juga menilai, apabila masalah otsus tidak ditangani dengan bijak, maka situasi yang kini telah buruk berpotensi menjadi bertambah parah. ”Pada dasarnya masalah terbesar di Papua bukanlah separatisme, melainkan tindakan main hakim sendiri (vigilante) yang umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi,” paparnya.
Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini mendapat apresiasi positif dari sekitar 80 peserta yang mengikuti webinar serta 83 views melalui media sosial Facebook.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Indonesia dan anggota dari Papua Muda Inspiratif (PMI) Billy Mambrasar dalam webinar berjudul Prosperous Papua: Human, Economic, and Infrastructure Development yang diselenggarakan Desantara Foundation dan didukung oleh Kompetensia, Sabtu 8 Agustus 2020. (Baca juga: LIPI: Dialog Damai dan Bermartabat Adalah Kunci Utama Integrasi Papua)
Webinar yang dimoderatori Amrih Widodo, seorang ANU Senior Lecturer, Canberra, Australia ini, Desantara Foundation mengundang 4 (empat) pembicara, di antaranya Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Indonesia dan anggota dari Papua Muda Inspiratif (PMI); Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC); Prof. Owen Podger, Direktur bidang Governance & Accountability, Osana International Professional Associate, University of Canberra; serta Simon Tabuni, aktivis bahasa dan inisiator dari Anggimart, Angkat Mama Papua.
Dalam pemaparannya yang berjudul “Human Centered Development Process in Papua and West papua Provinces.” Billy menjelaskan selama ini pembangunan di Papua dan Provinsi Papua Barat belum menerapkan konsep membangun bersama, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat belum dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya. (Baca juga: Pendekatan Jokowi ke Papua Harus Ditopang dengan Iklim Demokrasi)
Billy juga memaparkan pentingnya melakukan investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, karena faktor manusia merupakan faktor utama keberhasilan pengembangan Papua untuk bergerak maju ke depan. ”Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi SDM.Selama ini pemuda-pemuda Papua masih cukup sulit memperoleh beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan di wilayah lain di luar Papua, padahal pendidikan adalah modal utama bagi pemuda-pemuda Papua untuk dapat memajukan wilayahnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews Minggu (9/8/2020).
Billy mengungkapkan, pendidikan bukan sekadar pengajaran atau transfer ilmu dari pengajar kepada murid, tetapi memberikan sumber pengetahuan yang lebih bersifat human development (membangun SDM) dalam segala aspek. Pengetahuan tersebut akan menjadi investasi terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh para pemuda Papua untuk membangun dan memajukan Papua. Berbekal ilmu pengetahuan tersebut, masyarakat Papua akan memiliki pengetahuan mengenai wilayah Papua, mampu mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan, dan menemukan solusi untuk mewujudkannya. (Baca juga: Penyelesaian Papua Harus dengan Pendekatan Persuasif Bukan Kekuasaan)
Selain itu, para investor yang membuka bisnis di Papua juga diharapkan dapat menjalankan tiga prinsip utama, yaitu directly (mempekerjakan orang papua), properly (layak/patut), dan correctly (tidak merusak sumber daya alam yang ada). “Yang kami minta pada pemerintah sangat simpel. Please trust us and please work with us. We can colaborate with you on developing our land and developing our people and our nation,” kata Billy.
Billy menjelaskan, melalui Papua Muda Innspiratif (PMI), dirinya bersama para pemuda Papua menjalankan misi untuk membangun dan memajukan masyarakat Papua. PMI adalah sebuah komunitas berisikan pemuda-pemuda Papua yang berkomitmen tinggi untuk senantiasa berupaya membantu memajukan Papua dan masyarakatnya melalui berbagai upaya serta kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
”Saat ini PMI tengah menyusun sebuah konsep kolaborasi dengan pemerintah untuk mendesain sistematika proses training dalam bentuk sistem coaching dan mentoring sebagai pembibitan kader untuk menciptakan anak muda Papua yang inovatif dan mempunyai pola pikir modern dalam rangka menciptakan rasa nasionalisme masyarakat Papua secara organik,” ucapnya. (Baca juga: Satgas Yonif 411 Kostrad Bantu Wujudkan Mimpi Putra Asli Papua Jadi Prajurit TNI AD)
Dalam hal ini, kata Billy, PMI telah menyusun langkah-langkah inkubasi dalam jangka panjang, yakni membentuk narasi satu panggilan untuk masyarakat dan tanah Papua. Kemudian, membentuk pola pikir masyarakat Papua menjadi pemain nasional dan global serta mendorong negara memberikan pengakuan atas kontribusi setempat. Selain itu, menampilkan narasi individu-individu inspiratif ini di tingkat nasional dan global. ”Termasuk memiliki rasa bangga bahwa negara memberikan penghargaan kepada perjuangan dan kobntribusi. Serta rasa nasionalisme tumbuh secara organik sehingga kesejahteraan pun meningkat,” paparnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan misinya, kata Billy, PMI akan terus hadir serta berpartisipasi aktif dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya membangun dan memajukan Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur di Pulau Paling Timur Indonesia ini. “Kita tidak perlu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, tetapi kita harus fokus dan berkomitmen terhadap upaya dan progres di masa depan,” ujar Billy di akhir diskusi.
Manajer Program PMI regional Jayapura Brigitta Hisage menyampaikan mengenai Mama Market yang telah dijalankan oleh PMI selama tiga bulan berjalan. Dalam upaya menstabilisasi harga bahan pokok, PMI mendata mama-mama Papua dan menampung hasil kebun berikut gula dan beras untuk kemudian dipasarkan di Pasar Mamtaa, sebuah pasar murah yang menjual bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah. ”PMI juga mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan sampingan sebagai kurir,” katanya.
Sementara itu, Sidney Jones selain menyampaikan tentang perdebatan mengenai pembaruan, revisi, maupun penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua dalam konteks isu kepercayaan terhadap pemerintah, evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua, migrasi, pemberontakan, hingga Hak Asasi Manusia (HAM) juga menilai, apabila masalah otsus tidak ditangani dengan bijak, maka situasi yang kini telah buruk berpotensi menjadi bertambah parah. ”Pada dasarnya masalah terbesar di Papua bukanlah separatisme, melainkan tindakan main hakim sendiri (vigilante) yang umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi,” paparnya.
Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini mendapat apresiasi positif dari sekitar 80 peserta yang mengikuti webinar serta 83 views melalui media sosial Facebook.
(cip)
Explore More