Mahfud MD Ajak Mahasiswa Kobarkan Perlawanan Terhadap Korupsi dan Ketidakadilan

Rabu, 13 Desember 2023 - 13:30 WIB
loading...
Mahfud MD Ajak Mahasiswa...
Cawapres Mahfud MD menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Rabu (13/12/2023). Foto/Dok. SINDOnews
A A A
SERANG - Cawapres Mahfud MD mengajak mahasiswa untuk mengobarkan perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan. Sebab, dua hal tersebut menjadi penghambat Indonesia Emas 2045. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam seminar kebangsaan di Universitas Falatehan, Serang, Banten, Rabu (13/12/2023).

Di depan ratusan mahasiswa, Mahfud bicara tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum. Menurut Mahfud, Indonesia Emas 2045 diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur. "Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun kemerdekaan kita masih tersandera perilaku politik maupun geopolitik dunia," katanya.Baca juga: Mahfud MD Bilang Korupsi Jadi Hambatan Indonesia Emas 2045

Ke depan, Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi. Serta 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Setelah China, India, Amerika.

Syarat untuk menuju itu adalah demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai dengan Pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.

Zaman Orde Baru, asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun asas itu sekadar formalitas. Saat ini, Pemilu mengusung asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, ditambah jujur dan adil.

"Pemilu Orde Baru dulu nggak adil. Setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi. Direpresi dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," tuturnya.

Nah di zaman reformasi ini, sudah ada instrumen hukum Pemilu yang lebih adil. Penyelenggara seperti Pemilu, KPU dan Bawaslu, kini independen dipilih DPR.

Yang kedua adalah penegakan hukum. Zaman Orde Baru, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) amat menjamur. Karenanya, praktik ini dikoreksi Era Reformasi.

"Sehingga setiap ada gejala muncul KKN, itu harus dilawan. Supaya kita tidak kembali lagi ke Orde Baru. Kalau SDA dikelola dengan baik, diberantas korupsinya. Indonesia Emas akan terwujud," tandasnya.

Mahfud mengingatkan, Indonesia bisa bubar jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Kalau negara sudah berlaku tidak adil, maka potensi bubar akan semakin besar.

"Negara tidak adil itu berarti disorientasi. Kalau dibiarkan muncul distrust atau ketidakpercayaan. Lalu muncul disobedience atau pembangkangan. Dan selanjutnya bisa disintegrasi," tegasnya. Baca juga: DPT Pemilu 2024: Mayoritas Pemilih Muda, Disusul Usia 40 Tahun ke Atas

Mahasiswa sebagai warga negara, lanjut Mahfud, punya hak memilih dalam sebuah proses Pemilu yang bermartabat, terbuka, jujur, dan adil. "Saudara boleh memilih siapa saja. Tapi yang penting, memilih tidak dalam ancaman. Kampus harus terus menyuarakan Pemilu yang benar. Pemilu itu bukan memilih musuh, tetapi memilih kawan untuk memimpin. Dan yang terpilih harus didukung," pesannya.

Rektor Andiko bangga Universitas Faletehan dihadiri Mahfud MD. Mahasiswa diminta mencontoh sosok tegas, jujur, dengan track record panjang yang tidak pernah ada cacat. "Kepada mahasiswa, jadikan arahan Prof Mahfud sebagai bekal ke depan," katanya.

Setelah seminar ini, Mahfud menghadiri dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Rumah Pemenangan Ganjar Mahfud, Desa Warunggunung, Lebak, Banten. Selanjutnya dialog dan orasi kebangsaan dengan ulama se-Banten, di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Cidahu, Cidasari Pandeglang Banten bersama Abuya Muhtadi.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Mengapa UU Pemberantasan...
Mengapa UU Pemberantasan Korupsi Perlu Diubah
Komdigi Siapkan Roadmap...
Komdigi Siapkan Roadmap AI, Pesantren Didorong Jadi Jangkar Moral Sosial
Wamen PU Apresiasi Upaya...
Wamen PU Apresiasi Upaya Astra Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif
Atasi Kebocoran Data...
Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI
Siapkan SDM Unggul,...
Siapkan SDM Unggul, BCA Berbagi Ilmu Gelar Kuliah Umum di Telkom University
BPIP Apresiasi Pemkab...
BPIP Apresiasi Pemkab Banyumas Buat Perda Pendidikan Pancasila
Rekomendasi
Ancam Ritel dan Perbankan,...
Ancam Ritel dan Perbankan, Penipuan 'Gift Card' Digital Kian Sulit Terdeteksi
Solusi Praktis Pengurusan...
Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis
Rueibin Chen Sebut Tampil...
Rueibin Chen Sebut Tampil di Indonesia sebagai Impian, Siap Hibur Pecinta Musik Klasik Jakarta
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved