Nusron Wahid Diberhentikan dari Jabatan Ketua PBNU, Ini Alasannya
Selasa, 12 Desember 2023 - 16:28 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian KH Subhan Makmun dari Rais PBNU masa khidmat 2022-2027 hingga H Nasyirul Falah Amru dari Ketua PBNU sisa masa khidmat 2022-2027.
Pemberhentian ini pun turut disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini.
Sebelumnya, larangan rangkap jabatan ini diputuskan oleh Komisi Organisasi dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
"ART (Anggaran Rumah Tangga) NU sudah menyebutkan secara spesifik, yang tidak boleh dirangkap itu adalah jabatan pengurus harian partai politik dengan pengurus harian NU," kata Ketua Komisi Organisasi, H Faisal Saimima, Selasa (12/12/2023).
Pengurus harian dalam kepengurusan NU, sambung dia, adalah semua pengurus dalam jajaran syuriyah dan tanfidziyah. Mereka tidak diperbolehkan menjadi pengurus harian di partai politik. "Kalau di partainya jadi ‘seksi konsumsi’ masih boleh," ucapnya.
Adapun khusus mandataris muktamar dan konferensi, dalam hal ini adalah rais 'aam dan ketua umum PBNU serta rais dan ketua PWNU, PCNU, Ranting, dan anak ranting, ditegaskan Faisal, mereka sama sekali tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik, apapun itu jabatannya.
Pemberhentian ini pun turut disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini.
Sebelumnya, larangan rangkap jabatan ini diputuskan oleh Komisi Organisasi dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
"ART (Anggaran Rumah Tangga) NU sudah menyebutkan secara spesifik, yang tidak boleh dirangkap itu adalah jabatan pengurus harian partai politik dengan pengurus harian NU," kata Ketua Komisi Organisasi, H Faisal Saimima, Selasa (12/12/2023).
Pengurus harian dalam kepengurusan NU, sambung dia, adalah semua pengurus dalam jajaran syuriyah dan tanfidziyah. Mereka tidak diperbolehkan menjadi pengurus harian di partai politik. "Kalau di partainya jadi ‘seksi konsumsi’ masih boleh," ucapnya.
Adapun khusus mandataris muktamar dan konferensi, dalam hal ini adalah rais 'aam dan ketua umum PBNU serta rais dan ketua PWNU, PCNU, Ranting, dan anak ranting, ditegaskan Faisal, mereka sama sekali tidak diperbolehkan menjadi pengurus partai politik, apapun itu jabatannya.
Lihat Juga :
