DPR Sebut Keberadaan Tambang Ilegal Ancam Program Hilirisasi
Senin, 11 Desember 2023 - 21:32 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyebut keberadaan tambang ilegal ancam program hilirisasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menjamurnya aktivitas penambangan nikel ilegal dinilai bakal mengancam keberlangsungan program hilirisasi . Pemerintah perlu mengambil sikap tegas agar keberadaan tambang ilegal tidak semakin marak.
Hal tersebut diungkap anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto. Menurutnya, pemerintah tampak serius mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik. Namun pada saat yang sama, geliat tambang ilegal masih marak terjadi.
“Kita ingin nilai tambah besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Isu tambang ilegal ini menghimpit. Kalau penanganan tambang ilegal lambat, akan menciptakan namanya mafia tambang,” ungkap Mulyanto saat menghadiri diskusi grup terbatas dikutip pada Senin (11/12).
Baca juga: Di Hadapan Ratusan Pengusaha, Ganjar Tegas Ingin Lanjutkan Hilirisasi
Keberadaan tambang ilegal yang sulit dibendung, sambung Mulyanto, lantaran disokong oleh oknum pejabat dan aparat. Dalam situasi menjelang pemilihan presiden seperti saat ini, pencegahannya bakal semakin susah.
Hal tersebut diungkap anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto. Menurutnya, pemerintah tampak serius mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik. Namun pada saat yang sama, geliat tambang ilegal masih marak terjadi.
“Kita ingin nilai tambah besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Isu tambang ilegal ini menghimpit. Kalau penanganan tambang ilegal lambat, akan menciptakan namanya mafia tambang,” ungkap Mulyanto saat menghadiri diskusi grup terbatas dikutip pada Senin (11/12).
Baca juga: Di Hadapan Ratusan Pengusaha, Ganjar Tegas Ingin Lanjutkan Hilirisasi
Keberadaan tambang ilegal yang sulit dibendung, sambung Mulyanto, lantaran disokong oleh oknum pejabat dan aparat. Dalam situasi menjelang pemilihan presiden seperti saat ini, pencegahannya bakal semakin susah.
Lihat Juga :
