GREAT Institute Dorong Program MBG Tetap Berjalan dan Semakin Berkualitas
Kamis, 04 Juni 2026 - 16:37 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah proses tersebut, berbagai pihak menilai bahwa program MBG harus tetap berjalan dan tidak boleh kehilangan arah dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ujar Sudarto, Kamis (4/6/2026).
Sudarto berpendapat, langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi pesan penting bahwa agenda reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional hanya dapat dijaga apabila pemerintah konsisten membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang harus didukung dengan kemampuan implementasi program dengan cara yang benar.
Baca juga: Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ujar Sudarto, Kamis (4/6/2026).
Sudarto berpendapat, langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi pesan penting bahwa agenda reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional hanya dapat dijaga apabila pemerintah konsisten membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang harus didukung dengan kemampuan implementasi program dengan cara yang benar.
Baca juga: Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
Lihat Juga :
