Pengetahuan Minim, Publik Abaikan Pelanggaran Demokrasi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti melihat ada kesenjangan pengetahuan tentang azas dan tata cara pemilu demokratis bekerja. Kesenjangan pengetahuan itu membuat publik menilai sesuatu hanya sebagai boleh atau tidak.

"Khususnya, menurutku, di kalangan kaum Generasi Y/Z. Mereka belum sepenuhnya menerima apa dan bagaimana pemilu demokratis sebenarnya. Dengan hanya mendasarkan diri pada info-info sekilas di berbagai tayangan media sosial, mereka menebalkan makna apa itu kecurangan pemilu, dan pemilu demokratis," kata Ray Rangkuti dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Kesenjangan pengetahuan itu, kata Ray, yang membuat mayoritas publik kurang peka terhadap isu demokrasi. "Itulah kiranya mengapa mereka kurang sensitif pada isu dinasti, isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik, berbagai contoh ketidaknetralan aparat, dan sebagainya. Mereka menerima atau menolaknya dengan begitu saja. Tanpa kritisisme," ujarnya.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkena imbas atas kesenjangan pengetahuan tentang demokrasi tersebut. Pasangan ini malah dinilai paling berpeluang melakukan pelanggaran seperti terekam hasil survei LSI.

Duet Ganjar-Mahfud disebut oleh 20,6% responden; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 14,4%; dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya 5,4%. Hal itu mengaburkan kondisi sebelumnya ketika putusan MK atas perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres menjadi perbincangan karena dinilai sarat pelanggaran etik dan isu netralitas aparat negara.

Ditambah lagi, dampak dari media sosial yang lebih mengutamakan pelanggaran salah satu calon dibanding calon lain. Hal itu membuat nalar kritis publik semakin meredup.

"Tanpa sikap kritis, bayangan itulah mungkin hadir kala pertanyaan itu dikemukakan," katanya.