Pemindahan Ibu Kota Perlu Dibarengi Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik yang Baik

Jum'at, 08 Desember 2023 - 17:25 WIB
loading...
Pemindahan Ibu Kota...
Wisatawan mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). FOTO/MPI/ARIF JULIANTO
A A A
JAKARTA - Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik, selain peran dan partisipasi masyarakat. Sebab, ada begitu banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti aspek sosiologis, geografis, geopolitik, dan ekonomi.

"Ke depannya, semua aspek tersebut akan terus menjadi isu perbincangan di masyarakat," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Septriana Tangkary pada acara Temu Influencer dengan tema Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Nusantara di The Hotel Rinra, Makassar, Sulsel, dikutip, Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, IKN merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur. "Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur secara umum," kata Septriana.



Direktur Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agus Gunawan mengungkapkan ada sembilan generator ekonomi di IKN, pusat pemerintahan nasional; pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kemudian Energi terbarukan; pusat hiburan dan olahraga; layanan edukasi; inovasi dan riset; pusat distribusi dan perdagangan komoditas; pusat agro industri dan industri pangan; dan pusat kegiatan pertanian dan perikanan.

Agus menambahkan ada tiga prinsip pengembangan energi dalam Rencana Induk Nusantara, yaitu Resilience, Affordable, dan Sustainable. Nantinya, 100% kebutuhan energi di IKN akan terpenuhi melalui instalasi kapasitas energi terbarukan.

"Untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) 100% energi terbarukan dan net zero emission pada tahun 2045 di IKN, diperlukan transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik," katanya.

Dia mengatakan, transisi energi dilakukan melalui pembangkit listrik terbarukan yang didukung oleh sistem penyimpanan, pemanfaatan pasokan listrik dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan yang terdiri dari generator energi baru terbarukan, dan penerapan sistem jaringan cerdas (smartgrid).



Sementara belajar dari pelayanan Smart City Kota Makassar, Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Ismawaty Nur menjelaskan konsep smart city Makassar sedikit berbeda dengan yang ada di kota-kota lain. Karena Makassar menyelipkan kearifan lokal, yaitu Somberé yang artinya adalah keramahan, kebaikan, dan persaudaraan. Jika smart city adalah perangkat keras dan lunak,maka Somberé adalah perangkat hati atau heartware, jadi melayani dengan hati.

"Somberé dan smart city merupakan platform dan induk kota pintar Makassar. Somberé dan smart city is when high touch meets high tech. Artinya, pelayanan publik dengan hati yang lebih cepat, efisien, mudah diakses. Smart city bagi Kota Makassar harus berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, seorang kreator konten dunia konstruksi Indonesia, Wawan Puji Siswanto menjelaskan, beberapa progres pembangunan IKN yang telah ia liput di antaranya pembangunan IKN PLTS 50 MW, Multi-Utility Tunnel(MUT), Bendungan Semoi, Rumah Menteri, dan Jembatan Balang.

"Pemindahan ibu kota tidak semata-mata memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara, tetapi memindahkan peradaban, kebiasaan-kebiasaan lama ke arah yang lebih baik guna menyongsong Indonesia Emas, Indonesia Unggul, dan Indonesia Maju pada tahun 2045," kata Wawan.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1799 seconds (0.1#10.140)