Hari Antikorupsi dan HAM Internasional, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi: Lawan Dinasti Politik
Kamis, 07 Desember 2023 - 21:33 WIB
loading...
A
A
A
Pembajakan MK menjadi contoh nyata dari pembajakan dan manipulasi institusi hukum untuk memuluskan jalan politik dinasti keluarga Jokowi. Bahaya lain dari politik dinasti tidak berhenti sampai di situ.
Mengingat dinasti berkait dengan praktik KKN, juga ada potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan negara, untuk tujuan pemenangan kontestasi politik dalam pemilu. Potensi penyalahgunaan tersebut terlihat dari indikasi penggunaan aparat pertahanan dan keamanan negara.
"Persoalan lain yang terjadi dalam politik adalah diabaikannya agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Salah satunya ditandai oleh masih berkiprahnya pelaku pelanggaran HAM berat dalam panggung politik nasional yang tentu akan berdampak terhadap semakin langgengnya impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia," katanya.
Lebih parahnya lagi, mereka bukan hanya masih melenggang bebas dan terus berkiprah di dalam dunia politik, namun di antaranya ada yang mencalonkan diri, yakni Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Indonesia pada Pemilu 2024.
Ironisnya adalah Presiden Jokowi yang seharusnya mendorong agar pelaku pelanggar HAM berat dibawa ke ruang pengadilan, justru malah menjadi pihak yang memberi karpet merah dengan mendorong dan mendukungnya.
Hal ini jelas sangat melukai korban dan keluarga korban, serta tentunya sulit diharapkan Prabowo Subianto yang memiliki rekam jejak yang buruk dalam isu pelanggaran HAM akan menegakan HAM.
Baca juga: Politik Dinasti Tanpa Malu, Aturan Hukum Perlu Diperkuat
"Kami menyerukan kepada semua pihak yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelematkan demokrasi, menolak semua bentuk politik nepotisme, KKN, politik dinasti, dan tolak pelanggar HAM berat dalam kekuasaan. Jangan biarkan demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran, keadilan dan kemanusiaan diinjak-injak oleh elite politik kekuasaan," tegasnya.
Mengingat dinasti berkait dengan praktik KKN, juga ada potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan negara, untuk tujuan pemenangan kontestasi politik dalam pemilu. Potensi penyalahgunaan tersebut terlihat dari indikasi penggunaan aparat pertahanan dan keamanan negara.
"Persoalan lain yang terjadi dalam politik adalah diabaikannya agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Salah satunya ditandai oleh masih berkiprahnya pelaku pelanggaran HAM berat dalam panggung politik nasional yang tentu akan berdampak terhadap semakin langgengnya impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia," katanya.
Lebih parahnya lagi, mereka bukan hanya masih melenggang bebas dan terus berkiprah di dalam dunia politik, namun di antaranya ada yang mencalonkan diri, yakni Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden Indonesia pada Pemilu 2024.
Ironisnya adalah Presiden Jokowi yang seharusnya mendorong agar pelaku pelanggar HAM berat dibawa ke ruang pengadilan, justru malah menjadi pihak yang memberi karpet merah dengan mendorong dan mendukungnya.
Hal ini jelas sangat melukai korban dan keluarga korban, serta tentunya sulit diharapkan Prabowo Subianto yang memiliki rekam jejak yang buruk dalam isu pelanggaran HAM akan menegakan HAM.
Baca juga: Politik Dinasti Tanpa Malu, Aturan Hukum Perlu Diperkuat
"Kami menyerukan kepada semua pihak yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelematkan demokrasi, menolak semua bentuk politik nepotisme, KKN, politik dinasti, dan tolak pelanggar HAM berat dalam kekuasaan. Jangan biarkan demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran, keadilan dan kemanusiaan diinjak-injak oleh elite politik kekuasaan," tegasnya.
(kri)
Lihat Juga :
