Perludem Nilai Pernyataan Ade Armando soal Politik Dinasti di DIY Tidak Tepat
Selasa, 05 Desember 2023 - 19:25 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Keistimewaan Yogyakarta Diusik, Seniman Hanyutkan Tempat Sampah Bergambar Ade Armando di Sungai
"Pertama, putusan MK mengandung conflict of interest karena pamannya, Anwar Usman adalah Ketua MK. Kedua, dia maju ketika ayahnya, Presiden Jokowi masih menjabat," kata Kahfi.
Tudingan politik dinasti Jokowi juga diikuti kekhawatiran potensi kecurangan yang mungkin terjadi, seperti politisasi birokrasi dan penggunaan state resource. "Makanya perbandingan Kesultanan Yogyakarta dengan kasus Gibran jadi irrelevant (tidak relevan)," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai permintaan maaf Ade Armando dan teguran keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum cukup. Harus ada jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang.
"Kita perlu lihat respons PSI, katanya sudah dikasih teguran keras dan Ade minta maaf, tetapi sampai di situ atau apa respons lebih lanjut. Tentu saja, permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulang lagi statement serupa di masa datang kita perlukan, pubik perlukan," ujar Mada.
Menurutnya, apa yang disampaikan Ade Armando Yogyakarta merupakan contoh nyata politik dinasti adalah komentar serampangan. Pernyataan itu tidak melalui proses analisa yang cermat dan studi yang mendalam, karena Yogyakarta yang notabene kerajaan diakui secara konstitusi.
"Pertama, putusan MK mengandung conflict of interest karena pamannya, Anwar Usman adalah Ketua MK. Kedua, dia maju ketika ayahnya, Presiden Jokowi masih menjabat," kata Kahfi.
Tudingan politik dinasti Jokowi juga diikuti kekhawatiran potensi kecurangan yang mungkin terjadi, seperti politisasi birokrasi dan penggunaan state resource. "Makanya perbandingan Kesultanan Yogyakarta dengan kasus Gibran jadi irrelevant (tidak relevan)," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai permintaan maaf Ade Armando dan teguran keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum cukup. Harus ada jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang.
"Kita perlu lihat respons PSI, katanya sudah dikasih teguran keras dan Ade minta maaf, tetapi sampai di situ atau apa respons lebih lanjut. Tentu saja, permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulang lagi statement serupa di masa datang kita perlukan, pubik perlukan," ujar Mada.
Menurutnya, apa yang disampaikan Ade Armando Yogyakarta merupakan contoh nyata politik dinasti adalah komentar serampangan. Pernyataan itu tidak melalui proses analisa yang cermat dan studi yang mendalam, karena Yogyakarta yang notabene kerajaan diakui secara konstitusi.
Lihat Juga :
