Soal Kenaikan Anggaran di Kemhan, Perindo: Pengadaan Harus Sesuai dengan Pembenahan Alutsista
Senin, 04 Desember 2023 - 22:05 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, pembelian dan pengadaan alutsista harus sesuai dengan pembenahan alutsista. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menaikkan anggaran pertahanan pada 2024. Kenaikan anggaran itu diungkap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun sumber anggaran berasal dari pinjaman luar negeri yaitu sebesar USD4 miliar setara Rp61,58 triliun. Kenaikan anggaran Kemhan menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, kenaikan anggaran dalam pembelian barang pada setiap departemen di tahun politik memang sering dicurigai ada udang dibalik batu. Terlebih Kemhan yang saat ini naik anggarannya.
Baca juga: Pengamat Militer Apresiasi DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kemhan Rp1,6 Triliun untuk Kesejahteraan Prajurit TNI
”Jika kita tengarai secara objektif memang harga alutsista terlebih barang baru naik harganya di seluruh dunia. Namun seharusnya di tahun politik ini sebaiknya tidak terlalu agresif membeli barang apalagi kita baru saja alami pandemi panjang,” ujarnya, Senin (4/12/2023).
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, secara objektif pembelian /pengadaan alutsista itu harus selaras dengan pembenahan alutsista TNI yang terbagi dalam dua program, untuk alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan.
”Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan life cyrcle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki alutsista tersebut. Pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien). Jadi skala prioritas harus tertata dengan baik,” katanya.
Baca juga: Mengenang Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Jenderal Kopassus yang Mengubah Lawan Jadi Kawan
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, dari analisa operation research biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang maximin yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal. Sedangkan alutsista yang pengadaanya setelah MEF berlaku, maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability.
”Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi. Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar,” katanya.
Pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya. Contoh suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara.
Pengamat militer dan intelijen ini menambahkan, dengan menggunakan Operation Research maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang minimax yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal. Pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi yakni efektif dan efisien.
Pembenahan alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi. Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification Alutsista yang diadakan setelah MEF.
”Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru sesuai parameter Alutsista yang terintegrasi. Pembenahan Alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai Alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI,” katanya.
Adapun sumber anggaran berasal dari pinjaman luar negeri yaitu sebesar USD4 miliar setara Rp61,58 triliun. Kenaikan anggaran Kemhan menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, kenaikan anggaran dalam pembelian barang pada setiap departemen di tahun politik memang sering dicurigai ada udang dibalik batu. Terlebih Kemhan yang saat ini naik anggarannya.
Baca juga: Pengamat Militer Apresiasi DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kemhan Rp1,6 Triliun untuk Kesejahteraan Prajurit TNI
”Jika kita tengarai secara objektif memang harga alutsista terlebih barang baru naik harganya di seluruh dunia. Namun seharusnya di tahun politik ini sebaiknya tidak terlalu agresif membeli barang apalagi kita baru saja alami pandemi panjang,” ujarnya, Senin (4/12/2023).
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut, secara objektif pembelian /pengadaan alutsista itu harus selaras dengan pembenahan alutsista TNI yang terbagi dalam dua program, untuk alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan.
”Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan life cyrcle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki alutsista tersebut. Pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien). Jadi skala prioritas harus tertata dengan baik,” katanya.
Baca juga: Mengenang Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Jenderal Kopassus yang Mengubah Lawan Jadi Kawan
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, dari analisa operation research biasanya pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang maximin yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal. Sedangkan alutsista yang pengadaanya setelah MEF berlaku, maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability.
”Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi. Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar,” katanya.
Pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya. Contoh suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara.
Pengamat militer dan intelijen ini menambahkan, dengan menggunakan Operation Research maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang minimax yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal. Pada prinsipnya pembenahan alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi yakni efektif dan efisien.
Pembenahan alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi. Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification Alutsista yang diadakan setelah MEF.
”Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru sesuai parameter Alutsista yang terintegrasi. Pembenahan Alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai Alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
