KPK-Polri Resmi Kerja Sama di Bidang Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi
Senin, 04 Desember 2023 - 16:33 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo salam komando dengan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango didampingi jajaran usai penandatanganan kerja sama Polri dan KPK di bidang koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi, Senin (4/11/2023). FOTO/MPI/RIYAN RI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Polri resmi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang Koordinasi dan Supervisi. Kerja sama ini penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, kerja sama itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya,KPK memiliki tugas pokok antara lain berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi.
"Maka pada hari ini, 4 Desember kami dengan Pak Kapolri, melalui Kabareskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjanjian kerja sama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Nawawi di Gedung KPK, Senin (4/12/2023).
Baca juga: Terkait Pelanggaran Etik, Dewas KPK Kembali Periksa Firli Bahuri Besok
Ia menjelaskan, koordinasi dan supervisi selama ini dilakukan ketika ada temuan KPK-Polri di lapangan dalam pemberantasan korupsi. "Ini kemudian coba kita kemas dalam satu bentuk perjanjian kerja sama," katanya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo menegaskan, perjanjian kerja sama itu merupakan bentuk sinergitas dari kedua lembaga penegak hukum.
"Dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang supervisi ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada," katanya.
Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, kerja sama itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya,KPK memiliki tugas pokok antara lain berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi.
"Maka pada hari ini, 4 Desember kami dengan Pak Kapolri, melalui Kabareskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjanjian kerja sama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Nawawi di Gedung KPK, Senin (4/12/2023).
Baca juga: Terkait Pelanggaran Etik, Dewas KPK Kembali Periksa Firli Bahuri Besok
Ia menjelaskan, koordinasi dan supervisi selama ini dilakukan ketika ada temuan KPK-Polri di lapangan dalam pemberantasan korupsi. "Ini kemudian coba kita kemas dalam satu bentuk perjanjian kerja sama," katanya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo menegaskan, perjanjian kerja sama itu merupakan bentuk sinergitas dari kedua lembaga penegak hukum.
"Dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang supervisi ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada," katanya.
Lihat Juga :
