Hadiri Mubes IX PGPI, Ganjar: Perizinan Pendirian Tempat Ibadah Harus Dipermudah
Kamis, 30 November 2023 - 15:52 WIB
loading...
Capres Ganjar Pranowo bertemu puluhan Ketua Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (Capres) Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu puluhan Ketua Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mendukung kebebasan beribadah.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri Mubes IX PGPI di Jakarta. Ganjar yang hadir dalam acara itu menjadi tempat curhat para Ketua Sinode dan pendeta PGPI. Banyak hal disampaikan ke Ganjar, salah satunya adalah terkait kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah.
"Kami sangat senang dan bahagia Pak Ganjar hadir dalam Mubes ini. Di sini hadir para Sinode dan pendeta dari 53.000 lebih gereja kami. Kebetulan ada bapak, kesempatan kami untuk curhat," ucap Ketua PGPI, Pdt. Jason Bolompapueng.
Baca juga: Ganjar Pranowo Ingin Kembalikan Roh Indonesia sebagai Negara Agraris
Kepada Ganjar, Jason menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan izin mendirikan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, semua persyaratan sudah dipenuhi. "Sampai bertahun-tahun izin belum juga keluar. Bagaimana kami mau ibadah, kalau urus izin pendirian tempatnya saja susah," imbuhnya.
Pendeta Jason menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin nasionalis yang punya track record terkait toleransi beragama sangat bagus. Untuk itu, Jason berharap jika Ganjar terpilih menjadi presiden, ia akan memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang selama ini diabaikan.
Baca juga: Ganjar Ungkap Strategi Kurangi Kesenjangan di Papua: Pacu Pendidikan hingga Kesehatan
"Kenapa kami curhat ini ke bapak, karena kami tahu Pak Ganjar sangat nasionalis. Semoga Tuhan memberkati Bapak dijauhkan dari rencana jahat manusia," ujarnya yang langsung diamini puluhan Ketua Sinode dan para pendeta.
Menanggapi hal itu, Ganjar menegaskan jika kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah sudah diatur dalam undang-undang. Namun fakta di lapangan, masih sering terjadi penolakan.
"Maka edukasi itu penting, peran FKUB penting untuk kita saling menjaga satu sama lain. Kebebasan beragama itu kan bukan lagi diatur dalam PP atau undang-undang, namun diatur peraturan tertinggi yakni konstitusi UUD 1945," tegasnya.
Maka ke depan lanjut Ganjar, perizinan pendirian tempat ibadah harus dipermudah. Negara harus hadir dan menjamin soal itu, sambil terus mengedukasi masyarakat dengan melibatkan FKUB.
Bukan hanya teori, selama memimpin Jawa Tengah dua periode, Ganjar sudah mempraktikkan itu. Beberapa izin pendirian tempat ibadah yang tersendat ia selesaikan, beberapa keluhan tak memiliki tempat ibadah Ganjar rampungkan.
"Izin pendirian tempat ibadah harus dipermudah dan tidak boleh ada yang mempersulit karena konstitusi menjamin itu. Termasuk masyarakat yang beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak boleh ada yang mengganggu," tegasnya disambut tepuk tangan meriah para Sinode dan pendeta.
Caption
Capres Ganjar Pranowo saat hadir bersama Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri Mubes IX PGPI di Jakarta. Ganjar yang hadir dalam acara itu menjadi tempat curhat para Ketua Sinode dan pendeta PGPI. Banyak hal disampaikan ke Ganjar, salah satunya adalah terkait kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah.
"Kami sangat senang dan bahagia Pak Ganjar hadir dalam Mubes ini. Di sini hadir para Sinode dan pendeta dari 53.000 lebih gereja kami. Kebetulan ada bapak, kesempatan kami untuk curhat," ucap Ketua PGPI, Pdt. Jason Bolompapueng.
Baca juga: Ganjar Pranowo Ingin Kembalikan Roh Indonesia sebagai Negara Agraris
Kepada Ganjar, Jason menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan izin mendirikan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, semua persyaratan sudah dipenuhi. "Sampai bertahun-tahun izin belum juga keluar. Bagaimana kami mau ibadah, kalau urus izin pendirian tempatnya saja susah," imbuhnya.
Pendeta Jason menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin nasionalis yang punya track record terkait toleransi beragama sangat bagus. Untuk itu, Jason berharap jika Ganjar terpilih menjadi presiden, ia akan memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang selama ini diabaikan.
Baca juga: Ganjar Ungkap Strategi Kurangi Kesenjangan di Papua: Pacu Pendidikan hingga Kesehatan
"Kenapa kami curhat ini ke bapak, karena kami tahu Pak Ganjar sangat nasionalis. Semoga Tuhan memberkati Bapak dijauhkan dari rencana jahat manusia," ujarnya yang langsung diamini puluhan Ketua Sinode dan para pendeta.
Menanggapi hal itu, Ganjar menegaskan jika kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah sudah diatur dalam undang-undang. Namun fakta di lapangan, masih sering terjadi penolakan.
"Maka edukasi itu penting, peran FKUB penting untuk kita saling menjaga satu sama lain. Kebebasan beragama itu kan bukan lagi diatur dalam PP atau undang-undang, namun diatur peraturan tertinggi yakni konstitusi UUD 1945," tegasnya.
Maka ke depan lanjut Ganjar, perizinan pendirian tempat ibadah harus dipermudah. Negara harus hadir dan menjamin soal itu, sambil terus mengedukasi masyarakat dengan melibatkan FKUB.
Bukan hanya teori, selama memimpin Jawa Tengah dua periode, Ganjar sudah mempraktikkan itu. Beberapa izin pendirian tempat ibadah yang tersendat ia selesaikan, beberapa keluhan tak memiliki tempat ibadah Ganjar rampungkan.
"Izin pendirian tempat ibadah harus dipermudah dan tidak boleh ada yang mempersulit karena konstitusi menjamin itu. Termasuk masyarakat yang beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak boleh ada yang mengganggu," tegasnya disambut tepuk tangan meriah para Sinode dan pendeta.
Caption
Capres Ganjar Pranowo saat hadir bersama Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
(cip)
Lihat Juga :
