PKS Ingin Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Jokowi: IKN Sudah ada Undang-undangnya
Rabu, 29 November 2023 - 10:43 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sikap politik PKS yang menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kata Jokowi, IKN sudah ada undang-undangnya. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menanggapi sikap politik Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) yang menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kata Jokowi, IKN sudah ada undang-undangnya, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
"Ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi di Hutan Kota Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Jokowi mengatakan bahwa dibangunnya IKN untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi saat ini. Jokowi menjelaskan bahwa 58 persen PDB ada di Pulau Jawa dan dirinya tidak ingin ada stigma Jawa Sentris.
"Sehingga kita ingin Indonesia sentris ada di pulau lain juga ada pertumbuhan di pulau yang lain selain Jawa. Juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, terus yang 17 ribu yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," jelas Jokowi.
Baca Juga: Satgas IKN PUPR: Pembangunan IKN Nusantara Dorong Transformasi BUMN
"Ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi di Hutan Kota Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Jokowi mengatakan bahwa dibangunnya IKN untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi saat ini. Jokowi menjelaskan bahwa 58 persen PDB ada di Pulau Jawa dan dirinya tidak ingin ada stigma Jawa Sentris.
"Sehingga kita ingin Indonesia sentris ada di pulau lain juga ada pertumbuhan di pulau yang lain selain Jawa. Juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, terus yang 17 ribu yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," jelas Jokowi.
Baca Juga: Satgas IKN PUPR: Pembangunan IKN Nusantara Dorong Transformasi BUMN
Lihat Juga :
