PR Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI Dinilai Sangat Berat

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menilai pekerjaan rumah (PR) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI nantinya sangat berat. Sebab, TNI di bawah komando Hadi Tjahjanto nantinya harus bisa ikut membantu pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 mendatang.

Namun, hal tersebut jika DPR nantinya menyetujui Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. "Ini tahun politik, 2018 dan 2019 ini sangat berat. Jadi panglima TNI harus bisa ikut membantu pengamanan Pilkada serentak maupun Pilpres," ujar Asril Tanjung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Sebab, kata dia, pengamanan Pilkada serentak maupun Pemilu serentak 2019 mendatang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian. "Karena ini tahun politik yang sangat berat, 2018 dan 2019," ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo kepada DPR pagi tadi. Surat Presiden Jokowi itu diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Mengenai keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto itu, Asril Tanjung tidak mempersoalkannya. "Kalau masalah angkatan mana memang saatnya udara, terakhir 2006," ungkapnya.

Adapun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.