Jangan Sampai Jadi Prostitusi Demokrasi, Lembaga Survei Harus Independen di Pemilu 2024
Sabtu, 25 November 2023 - 11:28 WIB
loading...
Direktur Deep Indonesia, Neni Nurhayati menyebut jangan sampai lembaga survei menjadi prostitusi demokrasi menjelang Pemilu 2024, Sabtu (25/11/2023). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Deep Indonesia, Neni Nurhayati menyebut jangan sampai lembaga survei menjadi prostitusi demokrasi menjelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Survei yang Membagongkan, Sabtu (25/11/2023).
"Saya sebagai anak muda agak mengeluarkan diksi yang agak tendensius karena ini juga sama 'survei yang membagongkan' provokatif juga jadi jangan kemudian menjadi prostitusi demokrasi karena lembaga survei itu kan seharusnya dapat bekerja secara independen sebagai pelaku pekerja ilmiah dalam melakukan penghitungan ilmiah dengan metode statistik yang berlaku," kata Neni.
Neni mengungkap hasil pemantauan di Pemilu 2014 dan 2019 bahwa lembaga survei tidak serius dalam laporan ke KPU terkait metodelogi hingga sumber pendanaan mereka. Ia menilai hal itu menjadi kejanggalan ketika lembaga survei tidak transparan dan akuntabel.
Baca juga: Setara Institute Mengetuk Hati Lembaga Survei
"Ketika saya melakukan pemantauan di pemilu 2014 atau 2019 kemarin terakhir ternyata memang lembaga survei tidak serius terhadap laporan ke komisi pemilihan umum bagaimana metodologinya, darimana sumber dana dan lain sebagainya ini tidak transparan dan akuntabel sehingga menjadi tandatanya publik ada apa dibalik lembaga survei?" ucapnya.
"Jangan jangan betul bekerja hanya untuk kemenangan kandidat tertentu dan ini tentu jadi permasalahan ketika bekerja sama dengan partai untuk melakukan survei," tambahnya.
Neni pun menyoroti perihal pendanaan lembaga survei yang tidak transparan dan akuntabel. Ia pun menyoroti ketika lembaga survei tidak mau menyampaikan hasil riset dan perbedaan saat dilakukan publikasi.
"Jadi soal pendanaan anggaran ketika dilaporkan ke KPU tidak transparan dan akuntabel serta tidak rasional ketika kita lakukan cek dokumen sehingga tidak jarang lembaga survei yang memang tidak mau menyampaikan darimana asalnya termasuk juga hasil risetnya banyak yang berbeda dengan yang dipublikasikan," ujar Neni.
Lebih lanjut, Neni mengatakan bahwa dengan tidak transparan dan akuntabel lembaga survei menjadi problem serius. Sebab menyangkut salah satu parameter demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
"Tentu menjadi problem serius saya kira padahal salah satu parameter demokrasi yang berkualitas dan berintegritas itu ada transparansi dan akuntabel salah satunya ditentukan oleh bagaimana lembaga survei dalam pendanaannya," tuturnya.
"Saya sebagai anak muda agak mengeluarkan diksi yang agak tendensius karena ini juga sama 'survei yang membagongkan' provokatif juga jadi jangan kemudian menjadi prostitusi demokrasi karena lembaga survei itu kan seharusnya dapat bekerja secara independen sebagai pelaku pekerja ilmiah dalam melakukan penghitungan ilmiah dengan metode statistik yang berlaku," kata Neni.
Neni mengungkap hasil pemantauan di Pemilu 2014 dan 2019 bahwa lembaga survei tidak serius dalam laporan ke KPU terkait metodelogi hingga sumber pendanaan mereka. Ia menilai hal itu menjadi kejanggalan ketika lembaga survei tidak transparan dan akuntabel.
Baca juga: Setara Institute Mengetuk Hati Lembaga Survei
"Ketika saya melakukan pemantauan di pemilu 2014 atau 2019 kemarin terakhir ternyata memang lembaga survei tidak serius terhadap laporan ke komisi pemilihan umum bagaimana metodologinya, darimana sumber dana dan lain sebagainya ini tidak transparan dan akuntabel sehingga menjadi tandatanya publik ada apa dibalik lembaga survei?" ucapnya.
"Jangan jangan betul bekerja hanya untuk kemenangan kandidat tertentu dan ini tentu jadi permasalahan ketika bekerja sama dengan partai untuk melakukan survei," tambahnya.
Neni pun menyoroti perihal pendanaan lembaga survei yang tidak transparan dan akuntabel. Ia pun menyoroti ketika lembaga survei tidak mau menyampaikan hasil riset dan perbedaan saat dilakukan publikasi.
"Jadi soal pendanaan anggaran ketika dilaporkan ke KPU tidak transparan dan akuntabel serta tidak rasional ketika kita lakukan cek dokumen sehingga tidak jarang lembaga survei yang memang tidak mau menyampaikan darimana asalnya termasuk juga hasil risetnya banyak yang berbeda dengan yang dipublikasikan," ujar Neni.
Lebih lanjut, Neni mengatakan bahwa dengan tidak transparan dan akuntabel lembaga survei menjadi problem serius. Sebab menyangkut salah satu parameter demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
"Tentu menjadi problem serius saya kira padahal salah satu parameter demokrasi yang berkualitas dan berintegritas itu ada transparansi dan akuntabel salah satunya ditentukan oleh bagaimana lembaga survei dalam pendanaannya," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
