Jelang Pemilu 2024, Ketum LDII Ingatkan Kebebasan Demokrasi Harus Utamakan Kebajikan
loading...
Ketua Umum DPP LDII KH. Chriswanto mengingatkan pentingnya mendahulukan kebajikan dan kebijaksanaan dalam menjalankan demokrasi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Kualitas demokrasi harus terus diperbaiki bila bangsa Indonesia meyakini sistem tersebut merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemilu 2024 merupakan momentum untuk melakukan perbaikan demokrasi Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII KH. Chriswanto mengingatkan pentingnya mendahulukan kebajikan dan kebijaksanaan dalam menjalankan demokrasi. Apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, demokrasi Indonesia akan diuji kembali kualitasnya.
“Para filsuf penganjur demokrasi mengingatkan mengenai virtue atau kebajikan dalam demokrasi. Kebajikan dan kebijaksanaan tersebut, harusnya tercermin dalam membuat berbagai aturan. Bahkan menjadi modal penting dalam memilih para pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya, Jumat (24/11/2023).
Demokrasi merupakan pergulatan pemikiran sejak 2.000 tahun lalu, di dalamnya terjadi pertarungan pemikiran antara ide-ide sosialisme dan liberalism. “Ide-ide ini sering bertentangan, karena kepentingan pribadi sering tak sejalan dengan kepentingan umum. Perpaduan kebebasan dan ambisi pribadi inilah, rentan memicu ketidakteraturan,” ucapnya.
Baca juga: Kemendagri: Netralisasi ASN Dukung Kesuksesan Pemilu 2024
Sebab itulah demokrasi mengedepankan hukum agar kebebasan individu tidak mengganggu masyarakat. Sejak era Reformasi, banyak perbaikan terkait demokrasi Indonesia. “Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Baca juga: Mayoritas Pemilih Pemuda, KPU Yakin Pemilu 2024 Jauh dari Polarisasi
Harapannya, dengan demokrasi lahirlah tranparansi dan akuntabilitas yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik.
”Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.
Biaya politik yang tinggi, kata dia, mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah yang menjadi biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif. Dia mengingatkan wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang, hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat.
Ketua Umum DPP LDII KH. Chriswanto mengingatkan pentingnya mendahulukan kebajikan dan kebijaksanaan dalam menjalankan demokrasi. Apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, demokrasi Indonesia akan diuji kembali kualitasnya.
“Para filsuf penganjur demokrasi mengingatkan mengenai virtue atau kebajikan dalam demokrasi. Kebajikan dan kebijaksanaan tersebut, harusnya tercermin dalam membuat berbagai aturan. Bahkan menjadi modal penting dalam memilih para pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya, Jumat (24/11/2023).
Demokrasi merupakan pergulatan pemikiran sejak 2.000 tahun lalu, di dalamnya terjadi pertarungan pemikiran antara ide-ide sosialisme dan liberalism. “Ide-ide ini sering bertentangan, karena kepentingan pribadi sering tak sejalan dengan kepentingan umum. Perpaduan kebebasan dan ambisi pribadi inilah, rentan memicu ketidakteraturan,” ucapnya.
Baca juga: Kemendagri: Netralisasi ASN Dukung Kesuksesan Pemilu 2024
Sebab itulah demokrasi mengedepankan hukum agar kebebasan individu tidak mengganggu masyarakat. Sejak era Reformasi, banyak perbaikan terkait demokrasi Indonesia. “Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Baca juga: Mayoritas Pemilih Pemuda, KPU Yakin Pemilu 2024 Jauh dari Polarisasi
Harapannya, dengan demokrasi lahirlah tranparansi dan akuntabilitas yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik.
”Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.
Biaya politik yang tinggi, kata dia, mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah yang menjadi biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif. Dia mengingatkan wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang, hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat.
Lihat Juga :
