Prihatin Kondisi Ekonomi, Demokrat Ingatkan Pemerintah Perlu Siaga '
loading...
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat prihatin melihat kondisi perekonomian Indonesia Kuartal II-2020 minus 5,32% saat ini. Hal itu menunjukkan ada minus lebih besar dibanding target Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, yakni di angka 3,8%.
“Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).
Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR ini mendesak Presiden Jokowi untuk terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah guna menghadapinya.
“Ini kan perkembangan Covid-19 terus meninggi tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah. Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini,” katanya. ( )
Padahal, lanjut legislator asal Kalkmantan Timur ini, pemerintah sudah diberi kewenangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tengang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Covid-19 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2/2020 untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, iuran BPJS juga penarikan pajak yang tinggi.
“Rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, BPJS, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Jangan lagi rakyat yg disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan lain-lain. Apalagi mau disanksi tentu itu makin memberatkan hidup mereka,” pinta Irwan.
Karena itu, Anggota Komisi V DPR ini mendesak pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Artinya, Covid-19 ini harus diturunkan perkembangannya, dengan demikian dampaknya pun berkurang.
“Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas,” tandasnya.
“Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).
Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR ini mendesak Presiden Jokowi untuk terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah guna menghadapinya.
“Ini kan perkembangan Covid-19 terus meninggi tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah. Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini,” katanya. ( )
Padahal, lanjut legislator asal Kalkmantan Timur ini, pemerintah sudah diberi kewenangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 tengang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Covid-19 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2/2020 untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, iuran BPJS juga penarikan pajak yang tinggi.
“Rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, BPJS, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Jangan lagi rakyat yg disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan lain-lain. Apalagi mau disanksi tentu itu makin memberatkan hidup mereka,” pinta Irwan.
Karena itu, Anggota Komisi V DPR ini mendesak pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Artinya, Covid-19 ini harus diturunkan perkembangannya, dengan demikian dampaknya pun berkurang.
“Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas,” tandasnya.
(dam)
Explore More