Ketum Muhammadiyah Yakin Ganjar-Mahfud Akan Berdiri Dekat dengan Konstitusi

Kamis, 23 November 2023 - 22:42 WIB
loading...
Ketum Muhammadiyah Yakin...
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyerahkan tanda Anggota Kehormatan Muhammadiyah kepada Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir yakin bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berdiri dekat dengan konstitusi jika terpilih pada Pilpres 2024. Dia percaya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 itu tidak akan menyalahgunakan konstitusi.

Muhammadiyah menaruh harapan besar pada pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya diharapkan mampu mengembalikan demokrasi sesuai fondasinya dan melawan praktik-praktik politisasi hukum di negeri ini.

“Kami percaya, dua tokoh yang hadir ini (Ganjar-Mahfud) ketika rakyat memberi amanat dan mandat, tentu akan berdiri dekat dengan konstitusi dan tidak menyalahgunakannya,” kata Haedar dalam acara dialog publik Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (23/11/2023).





Dalam sambutannya, Haedar menyinggung persoalan hukum di Indonesia. Dia menilai, banyak masalah yang terjadi di negara ini, salah satunya adalah terjadinya politisasi hukum yang mencederai demokrasi.

"Praktik kehidupan kebangsaan akhir ini sangat meresahkan. Di mana hukum mengalami proses politik bahkan dalam konteks demokrasi orang tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada politisasi hukum," tegasnya dalam acara yang dihadiri Ganjar dan Mahfud secara langsung untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam membangun Indonesia itu.

Haedar mengatakan, hukum dan demokrasi harus berlaku secara fundamental dalam kehidupan berbangsa. Indonesia sudah berjuang dengan darah untuk menjadi negara merdeka dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.

"Maka kira perlu merekonstruksi itu. Kita ingin para pemimpin bangsa ke depan membawa kembali hukum dan demokrasi kita sesuai fondasinya," tegasnya.

Haedar menuturkan, banyak undang-undang atau produk hukum lainnya di Indonesia yang tarik ulur. Sejumlah produk hukum yang dihasilkan adalah hasil dari koalisi oligarki.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1761 seconds (0.1#10.140)