alexametrics

250.000 Guru Honorer Layak Jadi PPPK

loading...
250.000 Guru Honorer Layak Jadi PPPK
250.000 Guru Honorer Layak Jadi PPPK. (Ilustrasi).
A+ A-
JAKARTA - Harapan jutaan guru honorer untuk mendapatkan kejelasan nasib mulai mendapatkan titik terang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengajukan 250.000 guru honorer di seluruh Indonesia untuk men(PPPK).

Usulan ini dilatarbelakangi belum meratanya guru PNS di Indonesia. Diharapkan dengan pengangkatan ratusan ribu guru honorer sebagai PPPK, kekurangan guru dengan status PNS bisa tertutupi.

“Kami sudah mendata guru honorer yang ada di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi di antaranya siapa saja yang sudah lulus pendidikan sarjana strata satu (S-1) dan berusia dibawah3 3 tahun, maka terdapat 250.000 guru honorer yang kami nilai layak diajukan sebagai PPPK,” ujar Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, kemarin.



Hamid menjelaskan, setelah melalui proses seleksi tersebut 250.000 nama yang layak telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Saat ini Kemenpan-RB masih melakukan kajian apakah usulan 250.000 guru honorer bisa disetujui.

"Jadi 250.000 orang guru honorer ini masih kita ajukan, tapi Menpan belum memberikan lampu hijau,” katanya.

Hamid menegaskan bahwa saat ini Kemendikbud memang kekurangan guru yang ber status PNS. Kekurangan ini tidak bisa segera dipenuhi karena terbatasnya formasi PNS yang dialokasikan untuk Kemendikbud. “Makanya kami mengajukan PPPK untuk mengatasi kekurangan (guru) ini," katanya. Selain mengajukan guru honorer sebagai PPPK, kata Hamid, upaya untuk memenuhi kekurangan guru juga dilakukan dengan penggabungan (merger) sekolah.

Tentu saja penggabungan ini dilakukan di sekolah-sekolah yang belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Kalaupun tidak dengan merger, akan diubah menjadi satuan pendidikan lain.

“Tetapi kebijakan untuk mendorong merger sekolah ini tidak berlaku di daerah 3T,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hamid juga menyinggung tentang tenaga pengawas yang masih terbatas. Menurut dia, pengawas memang anggarannya kecil sekali. Persoalannya bukan di anggaran pelatihan, melainkan banyak guru atau kepala sekolah yang tidak mau jadi pengawas karena tunjangannya kecil. Karena itu, kedepan akan diusulkan tunjangan pengawas akan lebih besar daripada kepala sekolah dan guru.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak