KPK Bakal Periksa Jurnalis Televisi Swasta Pengemudi Mobil Setnov

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengagendakan Hilman, jurnalis salah satu televisi swasta sebagai pengemudi mobil yang dikendarai tersangka Setya Novanto (Setnov) dan berujung kecelakaan pada Kamis (16/11/2017) malam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada atas dukungan Polri khususnya Brimob, Polda Metro Jaya, dan tim dari Polres Jakarta Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter pada RS Medika Permata Hijau, serta jajaran dan dokter RSCM atas penanganan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Setnov).

Dia mengungkapkan, sebenarnya KPK menerima berbagai informasi terkait dengan lokasi keberadaan Setnov sesaat atau selepas pencarian dan perburuan terhadap Setnov pada Rabu (15/11/2017) dan tidak membuahkan hasil dengan ditemukan sosok Setnov yang buron.

Menurut Febri, khusus untuk peristiwa kecelakaan mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan atau disopiri Hilman serta di dalamnya terdapat Setnov dan ajudan Setnov maka KPK akan berkoodinasi dengan Ditlantas Polda Metro. Pasalnya, peristiwa kecelakaan sudah ditangani Polda dan Hilman sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan tersebut.

Dari sisi KPK dan berhubungan dengan kasus e-KTP serta posisi Setnov saat buron, maka Hilman menjadi salah satu fokus KPK. Febri menggariskan, Hilman sangat berpotensi diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Tujuannya untuk memperjelas peristiwa saat atau sebelumnya. Lebih khusus terkait posisi Setnov saat dijemput Hilman sebelum kecelakaan.

"Kalau butuh kronologis yang lebih rinci untuk Kamis malam tentu tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang mengetahui itu akan dipanggil sebagai saksi," tegas Febri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/11/2017) malam.

Dia mengungkapkan, untuk waktu pasti pemeriksaan Hilman maka tentu akan bergantung pada kebutuhan penyidik. Di sisi lain, rencana pemanggilan pemeriksaan 'sopir' mobil yang ditumpangi Setnov dipertimbangkan pada relevansinya.

"Karena dalam proses penanganan KTP elektronik ini kami memang benar-benar harus punya strategi dan juga upaya-upaya penanganan secara efektif. Karena cukup banyak bukti-bukti dalam kasus ini yang harus diperdalam," tandasnya.