Napi Dibebaskan karena Corona, Kriminolog: Ancaman yang Tersebar Tak Sesuai Fakta
Selasa, 14 April 2020 - 17:19 WIB
loading...
Setelah keputusan Menkumham Yasonna pembebasan napi di tengah pandemi corona pada 30 Maret lalu, muncul berbagai informasi terjadinya berbagai tindak kriminal. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengeluarkan keputusan pembebasan narapidana (Napi) di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) pada 30 Maret 2020 lalu, muncul berbagai informasi terjadinya berbagai tindak kriminal dan ancaman di tengah masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian besar Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Faktanya, masih minim pemahaman bahwa kondisi di dalam lapas/rutan di Indonesia sangat rawan penyebaran dan penularan penyakit.
Pembebasan narapidana menjadi pilihan terakhir yang harus dipahami oleh berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus dan penyakit di dalam lapas/rutan. Kondisi yang dihadapi warga binaan seperti kelebihan penghuni, sanitasi yang kurang memadai, memunculkan rekomendasi terbaik bagi mereka untuk dirumahkan sehingga mengurangi risiko penularan yang besar.
Kriminolog Leopold Sudaryono menyampaikan, fenomena residivis merupakan hal yang umum terjadi di seluruh dunia. Dalam diskusi virtual yang dilaksanakan pada Selasa (14/4) antara Ditjen PAS, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), The Asia Foundation (TAF), serta sejumlah pakar hukum dan praktisi Pemasyarakatan, Leopold memaparkan data selama tahun 2020 angka kejahatan residivis adalah 0.05%, di mana angka ini justru turun dari tahun sebelumnya.
"Kalau bicara ancaman di masyarakat, angka ini kecil sekali. Kecenderungan untuk mengulangi kesalahan (residivis) itu tinggi dan kondisinya di Indonesia masih sesuai dengan kondisi global," kata Sudaryono, Selasa (14/4/2020).
Wacana yang berkembang di tengah masyarakat melalui pesan berantai di berbagai media komunikasi tidak merefleksikan data yang ada. Hal ini senada dengan pemaparan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, bahwa banyak sekali hoaks yang beredar tentang banyaknya mantan narapidana yang membuat ulah setelah dibebaskan di tengah COVID-19 ini.
Hal ini menjadi perhatian besar Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Faktanya, masih minim pemahaman bahwa kondisi di dalam lapas/rutan di Indonesia sangat rawan penyebaran dan penularan penyakit.
Pembebasan narapidana menjadi pilihan terakhir yang harus dipahami oleh berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus dan penyakit di dalam lapas/rutan. Kondisi yang dihadapi warga binaan seperti kelebihan penghuni, sanitasi yang kurang memadai, memunculkan rekomendasi terbaik bagi mereka untuk dirumahkan sehingga mengurangi risiko penularan yang besar.
Kriminolog Leopold Sudaryono menyampaikan, fenomena residivis merupakan hal yang umum terjadi di seluruh dunia. Dalam diskusi virtual yang dilaksanakan pada Selasa (14/4) antara Ditjen PAS, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), The Asia Foundation (TAF), serta sejumlah pakar hukum dan praktisi Pemasyarakatan, Leopold memaparkan data selama tahun 2020 angka kejahatan residivis adalah 0.05%, di mana angka ini justru turun dari tahun sebelumnya.
"Kalau bicara ancaman di masyarakat, angka ini kecil sekali. Kecenderungan untuk mengulangi kesalahan (residivis) itu tinggi dan kondisinya di Indonesia masih sesuai dengan kondisi global," kata Sudaryono, Selasa (14/4/2020).
Wacana yang berkembang di tengah masyarakat melalui pesan berantai di berbagai media komunikasi tidak merefleksikan data yang ada. Hal ini senada dengan pemaparan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, bahwa banyak sekali hoaks yang beredar tentang banyaknya mantan narapidana yang membuat ulah setelah dibebaskan di tengah COVID-19 ini.
Lihat Juga :
