TNI-Polri dan ASN Diingatkan Netral, Mahfud MD: Kalau Tidak Berarti Melawan Presiden
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti pada prajurit TNI, Polri, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mewanti-wanti pada prajurit TNI, Polri, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 .
Hal itu diungkapkan Mahfud ketika dirinya menghadiri acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).
Mahfud mengingatkan pada TNI-Polri dan ASN bahwa masyarakat telah mengawasi netralitas aparat di Pemilu 2024. Untuk itu, Cawapres Nomor Urut 3 ini mewanti-wanti agar prajurit dan ASN dapat menjaga netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung.
"Saya kira semuanya harus tahu bahwa masyarakat sekarang mengawasi. Kalau itu terjadi ketidaknetralan TNI, aparat dan ASN itu, itu berarti menghina Presiden, menghina Panglima TNI, menghina Kapolri," terang Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar jajaran TNI-Polri dan ASN untuk netral. Bila ada yang tidak netral, Mahfud merasa itu sama saja bentuk menghina Presiden Jokowi.
"Karena apa? Karena Presiden sudah menyatakan, hey kami semua harus netral aparat, pemilu harus damai, jujur, adil. Pokoknya harus netral. Itu perintah Presiden, dikatakan berkali-kali. Kok masih tidak netral, berarti melawan Presiden," tegasnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko pengaduan netralitas. "Oleh sebab itu TNI harus netral. Pak Kapolri juga sudah membuat, ada polisi jangan membantu termasuk parpol baik nerima uang, menyalurkan, memindahkan atau apa pun. Itu resmi. Menpan RB juga seperti itu," tutur Mahfud.
"Oleh sebab itu kalau tidak netral, ya hati-hati. Biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak steril. Tidak steril dari kekuatan yang bisa merobohkan," tutupnya.
Hal itu diungkapkan Mahfud ketika dirinya menghadiri acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).
Mahfud mengingatkan pada TNI-Polri dan ASN bahwa masyarakat telah mengawasi netralitas aparat di Pemilu 2024. Untuk itu, Cawapres Nomor Urut 3 ini mewanti-wanti agar prajurit dan ASN dapat menjaga netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung.
"Saya kira semuanya harus tahu bahwa masyarakat sekarang mengawasi. Kalau itu terjadi ketidaknetralan TNI, aparat dan ASN itu, itu berarti menghina Presiden, menghina Panglima TNI, menghina Kapolri," terang Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar jajaran TNI-Polri dan ASN untuk netral. Bila ada yang tidak netral, Mahfud merasa itu sama saja bentuk menghina Presiden Jokowi.
"Karena apa? Karena Presiden sudah menyatakan, hey kami semua harus netral aparat, pemilu harus damai, jujur, adil. Pokoknya harus netral. Itu perintah Presiden, dikatakan berkali-kali. Kok masih tidak netral, berarti melawan Presiden," tegasnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko pengaduan netralitas. "Oleh sebab itu TNI harus netral. Pak Kapolri juga sudah membuat, ada polisi jangan membantu termasuk parpol baik nerima uang, menyalurkan, memindahkan atau apa pun. Itu resmi. Menpan RB juga seperti itu," tutur Mahfud.
"Oleh sebab itu kalau tidak netral, ya hati-hati. Biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak steril. Tidak steril dari kekuatan yang bisa merobohkan," tutupnya.
(kri)
Explore More