GAMKI Nilai DPR Tidak Perlu Membuat Panja Netralitas TNI-Polri

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menilai DPR tidak perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri pada Pemilu 2024. Sebab institusi TNI dan Polri telah memiliki mekanisme masing-masing untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri.

"Misalnya Polri, sudah memiliki Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, yang bertugas menindak pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Polri. Dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Polri juga sudah diatur netralitas Polri dalam berpolitik," ungkap Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Sahat juga menyampaikan adanya arahan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo supaya Polri menjaga kamtibmas agar kondusif mulai dari menjelang Pemilu sampai selesainya pelaksanaan Pemilu di tanggal 14 Februari 2024.

"Sederhana saja sebenarnya, kalau memang ada bukti ketidaknetralan, langsung saja lapor ke Propam. Kemudian dengan keterbukaan informasi saat ini, viralkan saja, ada pengawasan langsung oleh publik. Jadi, jangan ada tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, yang kemudian menjadi isu-isu yang tidak enak di tengah masyarakat, padahal masih dugaan atau tidak ada buktinya," katanya.

Pria lulusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak begitu saja membuat pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat yang kemudian menjatuhkan independensi atau marwah dari institusi TNI/Polri.

Publik juga harus bertanggungjawab dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat, terutama di dunia media sosial (medsos), agar tidak menjadi informasi bohong (hoaks), atau pun pencemaran nama baik.



"Kalau ada mendengar informasi pelanggaran atau ketidaknetralan, dipastikan dulu, dicek, infonya benar atau tidak, apakah ada buktinya. Jangan-jangan hanya rumor, masih 'katanya-katanya' saja," ungkap Sahat.

Menurut Sahat, semua perangkat yang berkaitan dengan Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Polri, TNI, maupun pemerintah pusat dan daerah, semuanya itu sudah memiliki aturan main, dan sudah ada fungsi pengawasannya masing-masing.

“Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran Pemilu, bisa melaporkannya pada berbagai pihak yang menanganinya, misalkan jika pelanggaran kaitannya dengan Polri maka laporan dapat disampaikan ke Propam, kemudian untuk anggota KPU dan Bawaslu yang tidak netral bisa melapor ke DKPP, dan lain sebagainya," tuturnya.

Yang penting, lanjut Sahat, masyarakat mengetahui cara yang harus ditempuh untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Lembaga-lembaga terkait, misalnya Polri, KPU, Bawaslu, dan lainnya diharapkan bisa menginformasikan mekanismenya kepada masyarakat.

"Menjaga netralitas memang menjadi tugas pokok para perangkat pelaksana Pemilu, antara lain KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan lainnya, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu yang kian dekat waktunya. Untuk itu diharapkan juga partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat mengawasi perjalanan Pemilu, sehingga berjalan dengan damai dan bermartabat," pungkasnya.