Bawaslu Diminta Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pengerahan Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran

JAKARTA - Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) menilai pemilu kali ini menjadi pemilu dengan penegakan hukum paling memprihatinkan. Pelanggaran pemilu semakin terang-benderang dan dipertontonkan secara kasat mata.

"Pemilu kita kali ini memang dalam penegakan hukumnya paling lemah, dari Bawaslu . Bawaslu ini hampir tidak melakukan apa-apa selain roadshow ke mana-mana," ungkap Koordinator TePI Jeirry Sumampow di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Jeirry mengatakan, pelanggaran pemilu semakin terang-benderang dan dipertontonkan secara kasat mata. Pelanggaran itu akan terus berulang, hanya akan pindah tempat.

Kegiatan pelanggaran pemilu seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri Gibran Rakabuming Raka akan terjadi lagi.

"Kegiatan itu dilakukan, mereka tahu itu pelanggaran, tapi mereka juga tahu Bawaslu tidak bisa atau tidak mau melakukan apa-apa terhadap pelanggaran itu. Karena itu pelanggaran yang dilakukan akan semakin masif sekarang. Kita akan mengalami itu hanya tinggal pindah tempat saja," katanya.

Jeirry juga menyoroti rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan karena mereka tahu Bawaslu tidak menjalankan tugas yang semestinya.

Jeiry pun menyayangkan penegak hukum pemilu yang tidak menjalankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggar.

"Kelihatannya kalau begini kita tidak perlu lembaga pengawas pemilu. Karena dia ada tidak melakukan pengawasan," ucapnya.



Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menduga adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu di Jakarta, Sabtu lalu. Ronny mengatakan bakal melaporkan hal itu ke Bawaslu.