Panglima TNI dari AU Dinilai Pas dengan Poros Maritim Jokowi

JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan proses pergantian panglima TNI terus mengalir. Kali ini, desakan itu datang dari Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro.

Menurut Ngasiman, rotasi terhadap panglima TNI itu penting karena Jenderal Gatot Nurmantyo bakal memasuki masa pensiun.

"Maret 2018 kan panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," ujar Ngasiman Djoyonegoro, Senin (13/11/2017).

Selain itu menurut dia, rotasi terhadap panglima TNI itu juga penting sebagai upaya menggenjot sejumlah agenda strategis Presiden Jokowi supaya mampu terlaksana sesuai target.

Diakuinya, poros maritim menjadi salah satu agenda strategis yang dimaksud. "Kita semua tahu, agenda strategis Presiden sekarang poros maritim. Rotasi pimpinan TNI juga bagian upaya mewujudkan agenda itu," kata pria yang akrab disapa Simon ini.

Maka itu kata dia, Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo nantinya harus dari Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL).

Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Panglima TNI sebaiknya dijabat bergantian dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

"Pergantian tiap-tiap angkatan penting untuk mewujudkan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," ujar penulis buku berjudul TNI & Ancaman Baru Dunia Pertahanan (2015) itu.

Kendati demikian, dia melihat dari sisi momentum, bahwa TNI AU saat ini memiliki momentum lebih tepat untuk memimpin TNI. Sebab cita-cita Jokowi untuk memperkuat poros maritim diyakini dapat terlaksana dengan maksimal jika pengganti Gatot Nurmantyo dari AU.

"Dari sisi momentum, nakhoda TNI sekarang lebih tepat diberikan kepada Matra Udara. Ini untuk memperkuat poros maritim dunia. Apalagi Matra Darat kan sudah dua kali menjabat," tegasnya.