Potensi Konflik Pemilu Tinggi, Pemkot Semarang Siapkan Langkah Antisipasi

SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya mengantisipasi dan meminimalisir segala potensi konflik yang terjadi saat pesta demokrasi atau Pemilu 2024. Salah satunya dengan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan tahapan dan aturan Pemilihan Legislatif dan Calon Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu seusai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).

"Pemerintah Kota Semarang siap mengawal pesta demokrasi yang sekarang persiapannya sudah masuk tahapan 50 persen lebih, baik untuk penetapan daftar calon tetap untuk Pileg, Capres dan Cawapres," ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.

Menurutnya, pemerintah terus mengawal, karena saat ini sudah mulai banyak sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif (Caleg) serta Capres dan Cawapres kepada masyarakat. "Saat ini mulai banyak sosialisasi dari para Caleg dan Capres-Cawapres baik melalui round tag, baliho, spanduk dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan sosialisasi juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan," katanya.

Termasuk komunikasi lebih masif antara pemerintah daerah dengan Bawaslu Kota Semarang. "Kita jaga kondusivitas, jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif," tutur Mbak Ita.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang ini berharap, pesta demokrasi di ibu kota Jawa Tengah bisa berjalan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) tanpa konflik dan permasalahan apapun. Seperti diketahui, kata Mbak Ita, Kota Semarang menjadi kota dengan potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah. Sementara untuk nasional, Semarang menjadi kota dengan potensi konflik pada urutan ke-12.

"Ini yang perlu diwaspadai, sehingga kami komunikasikan di jajaran Pemkot Semarang hingga tingkat kecamatan, kelurahan bahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tahapan Pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, Bawaslu menggelar Pengawasan Kampanye Pemilu 2024. Sekaligus untuk memberikan semangat kepada jajaran Pengawas di 16 kecamatan di 177 kelurahan untuk mengawasi agar Pemilu di Kota Semarang bisa berjalan aman dan damai.

"Kalau dihitung jumlahnya ada 225 pengawas ad hoc. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan Pemilu menyikapi berbagai tahapan," kata Arief.

Jajarannya akan mengawasi kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan apel siaga, Arief berharap jajarannya bisa mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran.

"Besar harapannya dengan melakukan tahapan ini, maka potensi-potensi pelanggaran Pemilu bisa ditekan. Kami berharap Pemilu di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai," katanya.

Menurutnya, ada beberapa potensi pelanggaran yang menjadi sorotan Bawaslu saat masa kampanye. Terutama potensi pelanggaran netralitas ASN dan politik uang. "Misal ketika ada ASN datang ke suatu acara kampanye. Kita usahakan agar ASN itu menyingkir atau pulang. Kalau tidak mau ya kita serahkan ke Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu)," ujarnya.

Soal politik uang, lanjut Arief, beberapa kelurahan di Kota Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai kelurahan anti-politik uang. Seperti di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang. "Ini yang terus kita dorong," tuturnya.