Guru Besar Unpad: Jangan Jerumuskan TNI-Polri dalam Politik Praktis Pilpres 2024

JAKARTA - Guru Besar Politik, Ketahanan, dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai netralitas TNI-Polri di Pilpres 2024 harus dijaga. Sebab hal itu berkenaan dengan citra lembaga negara di hadapan publik.

"ASN, TNI, Polri, kemudian BIN itu harus berada dalam posisi yang menjaga jarak. Karena dalam konteks TNI-Polri mereka kan punya kultur komando, jiwa korsa yang pada akhirnya itu akan membuat tidak objektif di mata publik," tegas Muradi, Kamis (16/11/2023).

Terkait dugaan adanya pelibatan TNI-Polri dalam pemenangan salah satu paslon, Muradi menyampaikan para personel kedua institusi itu pun menginginkan agar mereka bisa bekerja profesional.



"Itu kemudian yang menjadi diskursus di internal TNI-Polri. Karena kalau kita melihat, mereka menginginkan tentara yang profesional. Jadi kalau kita diskusi, tidak ingin mereka ditarik ke sana-sini," ujar Muradi.

Muradi meneguhkan semangat internal TNI-Polri yang hanya ingin profesional. "Karena posisi mereka selalu mengatakan bahwa tentara profesional atau polisi profesional adalah tentara dan polisi yang bisa menjalankan fungsi tugasnya secara objektif dan profesional," jelasnya.



Menurutnya, sikap profesional itu membuat lembaga mereka dapat berdiri tegak di kancah nasional maupun internasional. "Karena dengan sikap profesional itu mereka bisa lebih berdaya dan punya wibawa di mata publik dan internasional," ungkapnya.

Apalagi telah ada pernyataan terbuka dari petinggi TNI-Polri bahwa mereka netral dalam pemilu. Hal itu patut menjadi panduan bagi seluruh aparat. Kalaupun ada instruksi tertutup, Muradi menganggap hal itu sama dengan memundurkan lembaga negara itu.

"Apakah itu memang menjadi bagian dari strategi yang bersifat tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, ya saya merasa tentara dan polisi kembali ke zaman purba. Zaman ketika mereka tidak lagi profesional," tegasnya.