Firli Akui Sudah Tandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Pencarian Harun Masiku
loading...
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan Harus Masiku. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan Harus Masiku (HM) . Diketahui, HM merupakan buronan terkait kasus dugaan suap.
"Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM," kata Firli saat konferensi pers di kantornya, Selasa (14/11/2023).
Firli menegaskan pihaknya tidak diam diri soal buronnya HM. Terkait pencarian tersebut, Plt. Deputi Penindakan KPK, Brigjen Asep Guntur pun sempat mencari ke luar negeri.
"HM kita masih terus melakukan pencarian, beberapa waktu yang lalu Plt. Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga tapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan walaupun informasi sudah cukup kuat," ujarnya.
Selama masa kepimpinannya, KPK telah berhasil menangkap beberapa buronan. Firli pun memamerkan mampu menangkap Paulus Tannos yang sudah mengganti identitasnya yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
Lihat Juga: Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR: Jangan Sampai Giring Opini Negatif ke Pemerintahan Prabowo
"Tiga minggu lalu saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM," kata Firli saat konferensi pers di kantornya, Selasa (14/11/2023).
Firli menegaskan pihaknya tidak diam diri soal buronnya HM. Terkait pencarian tersebut, Plt. Deputi Penindakan KPK, Brigjen Asep Guntur pun sempat mencari ke luar negeri.
"HM kita masih terus melakukan pencarian, beberapa waktu yang lalu Plt. Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga tapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan walaupun informasi sudah cukup kuat," ujarnya.
Selama masa kepimpinannya, KPK telah berhasil menangkap beberapa buronan. Firli pun memamerkan mampu menangkap Paulus Tannos yang sudah mengganti identitasnya yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).
Lihat Juga: Kasus Tom Lembong, Komisi III DPR: Jangan Sampai Giring Opini Negatif ke Pemerintahan Prabowo
(cip)
Explore More