KPU Tak Persoalkan Kamera CCTV Penyelenggaraan Pemilu Terkoneksi dengan Kepolisian
loading...
KPU tak keberatan kamera CCTV yang dipasang di objek vital penyelenggaraan pemilu terkoneksi dengan kepolisian. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak keberatan kamera CCTV yang dipasang di objek vital penyelenggaraan pemilu terkoneksi dengan kepolisian . Hal itu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, tersambungnya kamera CCTV penyelenggara pemilu dan kepolisian pernah dilakukan ketika dirinya menjabat sebagai anggota KPU di tingkat kabupaten.
"Dahulu waktu saya menjadi KPU di kabupaten, juga sama, di mana ada CCTV yang terhubung dengan pihak kepolisian. CCTV tersebut berada di depan gedung atau di halaman gedung dengan tujuan memastikan keamanan Kantor KPU di mana pada waktu saya bekerja," kata Idham saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).
Saat itu, kata Idham, pihaknya juga menempatkan CCTV di luar Gedung KPU guna memudahkan pihak kepolisian ikut mengontrol kelancaran pemilu. Sebab dikhawatirkan ada oknum-oknum yang mengganggu jalannya tahapan pemilu.
"Kenapa CCTV tersebut diletakan di luar gedung KPU daerah agar pihak kepolisian pada waktu itu, pada saat saya menjabat Ketua KPU di Kabupaten Bekasi, bertujuan memastikan keamanan lingkungan kantor KPU di daerah," katanya.
Saat ini, KPU sedang melakukan distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah. Kelancaran pendistribusian itu, menurutnya, tak luput dari peran kepolisian dalam mengamankan logistik pemilu. KPU mengapresiasi jajaran kepolisian yang ikut serta membantu menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Apalagi saat ini logistik pemungutan suara sudah mulai berdatangan ke kantor KPU di daerah, jadi sangat membutuhkan pengamanan ekstra. KPU berterima kasih kepada Polri yang selalu siap melakukan pengamanan Pemilu," ucapnya.
Untuk diketahui, beredar surat telegram dari Kapolda Jawa Timur kepada Ketua KPU dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), wilayah Jombang dan Blitar, yang meminta kamera CCTV yang dipasang bisa juga dilihat oleh polres setempat. Hal itu dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
Lihat Juga: Kasus Agus Buntung, Polri Dinilai Sudah Lindungi Korban dan Penuhi Hak Kelompok Disabilitas
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, tersambungnya kamera CCTV penyelenggara pemilu dan kepolisian pernah dilakukan ketika dirinya menjabat sebagai anggota KPU di tingkat kabupaten.
"Dahulu waktu saya menjadi KPU di kabupaten, juga sama, di mana ada CCTV yang terhubung dengan pihak kepolisian. CCTV tersebut berada di depan gedung atau di halaman gedung dengan tujuan memastikan keamanan Kantor KPU di mana pada waktu saya bekerja," kata Idham saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).
Saat itu, kata Idham, pihaknya juga menempatkan CCTV di luar Gedung KPU guna memudahkan pihak kepolisian ikut mengontrol kelancaran pemilu. Sebab dikhawatirkan ada oknum-oknum yang mengganggu jalannya tahapan pemilu.
"Kenapa CCTV tersebut diletakan di luar gedung KPU daerah agar pihak kepolisian pada waktu itu, pada saat saya menjabat Ketua KPU di Kabupaten Bekasi, bertujuan memastikan keamanan lingkungan kantor KPU di daerah," katanya.
Saat ini, KPU sedang melakukan distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah. Kelancaran pendistribusian itu, menurutnya, tak luput dari peran kepolisian dalam mengamankan logistik pemilu. KPU mengapresiasi jajaran kepolisian yang ikut serta membantu menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Apalagi saat ini logistik pemungutan suara sudah mulai berdatangan ke kantor KPU di daerah, jadi sangat membutuhkan pengamanan ekstra. KPU berterima kasih kepada Polri yang selalu siap melakukan pengamanan Pemilu," ucapnya.
Untuk diketahui, beredar surat telegram dari Kapolda Jawa Timur kepada Ketua KPU dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), wilayah Jombang dan Blitar, yang meminta kamera CCTV yang dipasang bisa juga dilihat oleh polres setempat. Hal itu dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.
Lihat Juga: Kasus Agus Buntung, Polri Dinilai Sudah Lindungi Korban dan Penuhi Hak Kelompok Disabilitas
(abd)
Explore More