Pesan Mahfud MD kepada Pemuda Calon Pemimpin Bangsa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti peran kunci pemuda sebagai calon pemimpin bangsa. Pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin bangsa di masa depan.

Dengan proyeksi bahwa Indonesia akan menduduki peringkat ke-4 sebagai negara besar pada tahun 2045 setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, Mahfud mendorong pemuda untuk memahami pentingnya persiapan dalam menghadapi masa depan.

Dalam acara National Leadership Camp (NLC) ICMI di Universitas Hasanuddin, Kamis, 2 November 2023, Mahfud membagikan pengalamannya yang tak pernah membayangkan menjadi Menko Polhukam. Dua menekankan perlunya persiapan ekstra untuk memimpin Indonesia Emas di era yang akan datang.

Mahfud yang kini merupakan Cawapres 2024 mendampingi Capres Ganjar Pranowo juga menyoroti risiko disorientasi ideologi dan distrust jika hukum tidak ditegakkan dengan adil. Mahfud menekankan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan pemuda, dan mereka memiliki peran krusial dalam membentuk bangsa yang adil, merdeka, dan makmur.



Mahfud mengungkapkan, dirinya saat kuliah juga tak pernah membayangkan akan mengurusi negara ini hingga menjadi seorang Menko Polhukam. Oleh karena itu, ia berharap para pemuda dan mahasiswa saat ini harus lebih baik lagi mempersiapkan dirinya untuk memimpin di era Indonesia Emas.

"Saudara benar-benar harus siap untuk memimpin Indonesia Emas, saat itu kita menjadi negara yang betul-betul merdeka pada tahun 2045, artinya kita dituntut harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jelas, masa depan Indonesia ada di tangan saudara, dan begitu juga masa depan saudara ada di Indonesia," kata Mahfud.

Karena itu, Mahfud menitipkan pesan kepada para pemuda untuk menjaga negara ini agar betul-betul sampai ke 2045 dengan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa melalui penegakan hukum berdasarkan demokrasi yang substantif dan berkeadilan.

"Jangan sampai terjadi disorientasi ideologi bangsa dengan tidak tegaknya hukum berkeadilan. Sebab jika sudah terjadi disorientasi hukum, akan muncul distrust atau ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara lalu terjadilah disobedient, tindakan pembangkangan yang terjadi karena ketidakadilan yang terjadi," pungkas Mahfud.