Petakan Daerah Rawan Konflik Pemilu 2024, KSAD: Penanganan Setiap Wilayah Berbeda

JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) menggelar apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dalam kegiatan itu, TNI AD telah memetakan daerah rawan konflik selama penyelenggaraan pemilu.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut pihaknya telah memegang pemetaan daerah rawan konflik dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mengatakan setiap daerah punya penanganan yang berbeda.

“Ya kalau kita mengacu dari Bawaslu itu ada tiga indeks kerawanan tadi, hanya kita ditambah ke rawannya pengamanan, jadi setiap wilayah itu berbeda,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Dia mengungkapkan setiap daerah memiliki klasifikasi kerawanan masing-masing, mulai dari putih, abu-abu, hingga hitam.

“Tentunya akan berbeda dengan di daerah yang aman, di daerah yang klasifikasinya putih, kan ada putih, abu-abu, dan hitam, kita klasifikasi seperti itu dan pengamanannya akan berbeda setiap klasifikasi tersebut,” jelasnya.

Ia pun menyebutkan untuk daerah Papua, pengamanan personel Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disiapkan secara berlapis.

“Pangdam sudah laporan tadi dengan tingkat kerawanan yang ada di Papua, maka pengamanannya akan berlapis. Ada yang di TPS, sehingga TPS itu aman dari gangguan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa untuk DKI Jakarta konflik sosial masih akan terjadi. Untuk itu, ia menyebut bakal berkolaborasi dengan para stakeholder seperti Polri dan elemen masyarakat lainnya.

“Kalau di DKI mungkin rawannya konflik sosial, beda. Kalau di OPM mungkin gangguan OPM, penanganannya akan berbeda tentu. Kita akan lebih banyak berkolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lancar, tentunya TNI tidak bergerak sendiri,” paparnya.



Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 115.000 personel di seluruh Indonesia untuk mengamankan Pemilu 2024.